Oleh: Prof. Dr. Muhammad M Said
Demonstrasi diakui secara luas sebagai salah satu instrumen konstitusional untuk menyuarakan pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tidak menciderai siapapun meski untuk tujuan dan atas nama penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi dengan cara-cara merawat fasilitas umum yang dibangun dengan biaya besar, waktu panjang, dan untuk kepentingan rakyat tidak saja mencerminkan nilai keadaban yang dijunjung tinggi rakyat, tetapi juga secara langsung rakyat berkontribusi besar merawat Indonesia damai.
Penyeran aspirasi rakyat dengan cepat dan dialogis yang etis oleh pejabat publik menjadi satu aspek penting yang tidak saja menunjukkan hidunya ruh demokrasi di negeri ini, tetapi juga menghindari tindakan anarkis dan social chaos yang dapat merugikan semua pihak di negeri ini, dan membuat mereka yang tidak senang Indonesia damai dan maju terus bertepauk tangan kegirangan bahkan tidak menutup kemungkinan berupaya untuk melakukan penyusupan yang membuat suasana semakin jauh dari maksud dan tujuan demontrasi.
Kerusakan fasilitas publik akibat aksi yang tidak terkendali menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, layanan publik lumpuh, stabilitas nasional terganggu. Anggaran negara sejatinya dipakai untuk pos-pos lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkuras untuk membangun kembali sarana yang telah hancur. Demo yang tidak terkontrol tidak hanya membawa kerusakan fisik, tetapi juga menggerus kepercayaan (trust) masyarakat, dunia usaha, maupun investor. Kerusakan fasilitas umum berakibat pada terhambatnya sirkulasi ekonomi dan bisnis.
Mamsyarakat yang mengais rezeki melalui Usaha Mikro dan Kecil seperti warteg, toko, pedagang kaki lima terpaksa menutup aktivitas yang berdampak pada terhentinya aliran pendapatan untuk membiayai kebutuhan harian mereka. Sebagai instrumen pelindung rakyat dalam menangani demo, para penegak hukum kiranya tidak lagi bersifat represif yang dapat mengundang amarah lebih besar, menjadi bumerang bagai mereka yang melaksanakan tugas untuk pengamanan negara. Pendekatan soft- dialogis diupayakan secara maksimal agar di antara demonstran dan petugas tidak ada yang terluka, atau menyisakan kekerasan hanya melahirkan luka baru yang justeru merusak perstuan Indonesia.
Tuntutan rakyat terhadap elite politik yang dianggap bermasalah perlu disikapi dengan arif-bijaksana dan memberika respon hasil penanganan terhadap masyarakat agar tidak muncul spekulasi dan ketidakpercayaan. Hal ini bukan hanya untuk meredam keresahan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam membangun Indonesia yang bersih, bermartabat, dan meminimalisir korupsi sebagai extra ordinary crime. Dengan langkah ini, Pemerintah tampil sebagai pengayom dan simbol integritas bangsa.
Kita Merawat Rumah Besar Bersama
Indonesia merupakan rumah besar dihuni oleh masyarakat multi kulturan dan religious. Kita rawat Indonesia dengan cinta dan dedikasi yang tulus. Tegaknya sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat hanya dicapai dengan melaksanakan empat pilar pembangunan, yaitu ilmunya para ulama, keadilan pemimpin, kedermawanan orang-orang kaya, dan doa orang-orang fakir”. Presdien Prabowo mengumpulkan para tokoh agama (ulama) dari berbagai ormas untuk mendapat saran dan masukan penyelesaiaan persoalan bangsa saat ini mencerminkan pelaksanaan pilar pertama yaitu dengan ilmu ulama. Para ulama (cendekiawan) berperan sebagai penyejuk dan pemberi arah agar aspirasi rakyat tetap damai dan tidak diprovokasi. Pilar Kedua adalah Keadilan Pemimpin. Keadilan adalah kebutuhan azasi setiap orang, penerapannya sejatinya tidak memerlukan argumen perbedaan latar belakang suku dan agama. Kesejangan ekonomi dan sosial yang melahirkan demo beberapa hari terakhir mencerminkan ketidakadilan.
Sesuai astacita presiden Prabowo, sudah saatnya mengembalikan marwah Indonesia beradab, menjunjung tinggi persatuan, dan mengambil jalan musyawarah sebagai pendekatan penyelesaian persoalan negeri ini. Seluruh eksponen bangsa, terutama rakyat bahu membahu memberikan dukungan pada pemerintahan Presdien Prabowo yang sedang gigih berjuang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berikan kepercayaan kepada ekskutif, legislatif dan yudikatif bersama masyarakat bahu membahu berninergi merawat dan menjaga Indonesia dengan pikiran jernih dan perilaku luhur.
Kesenjangan sosial ekonomi bukan saja tidak baik, tetapi akan selalu menjadi boom waktu yang siap meledak dengan jangkauan korban yang lebih luas. Kecemburuan sosial yang ditimbulkannya akibat ketimpangan pendapatan menjadi kondisi yang realistis hari ini. Mereka yang mendapat gaji besar memerlukan vibrasi kesyukuran atas nikmat berupa uang banyak yang diperoleh dari jerih payah dan perjuangan waktu dan tenaga yang tidka sedikit. Memandanglah ke bawah niscaya kita akan menemukan begitu banyak mereka yang masih sangat dari kondisi seperti kita alami. Mereka masih melarat, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup apakah lagi untuk kemegahan duniawi yang tiada batas.
Penerapan ekonomi berbagi (economic sharing) tidak saja bernilai sangat bernilai secara spiritual pagi pemberi dan penerima tetapi juga berdampak luas secara sosial, ekonomi, pendidikan, dan spiritualitas orang-orang miskin. Pada harta yang dititipkan kepada kita terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Adz-Dzariyat: 19), serta menghindari serakahnomics yang pernah dibahas Presdien kita, Bapak Prabowo Subianto. Ruh dari menghindari serakahnomics bertujuan untuk mengajak kita saling berbagi sebagai prasyarat menghindari ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi tetapi juga mewujudkan keadilan sosial sebagau syarat penting untuk merawat Indonesia yang damai dan sejahtera.
Mereka yang mengalami ketimpangan ekonomi menjadi pilar penting untuk tegaknya negara yang damai, adil dan makmur. Doa mereka yang Fakir-Miskin mampu menggoyang tiang arasy sehingga penting untuk membuka kesadaran transendental kita tarhadap pertanggungjawaban harta yang kira petroleh di hadapan Tuhan dan dihadapan publik. Mereka yang miskin secara ekonomi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hasil survey kami menemukan betapa banyak mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Mereka memenuhi kebutuhan hidup (makan-minum) untuk bertahan hidup tanpa bertanya tentang komposisi gizi, protein dan sebagainya sehingga rawan diserang stunting.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo sangat tepat untuk mengatasi stunting. Kita berharap program ini berjalan tepat sasaran, dikelola dengan rasa takut untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita, diprioritaskan kepada anak-anak miskin ekstrim yang sangat membutuhkan. Do’a mereka yang terdhalimi bisa menjadi bumerang bagi penguasa dan para agnhiya. Kita diingatkan “takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Berikap moderasi dalam perilaku konsumsi kelompok kaya juga dapat meredam kesenjangan sosial. Kenyataannya, Indonesia berada pada peringkat ketiga negara dengan masyarakat paling konsumtif dari 106 negara GEOTIMES. Artinya, konsumerisme telah tumbuh dengan subur di negeri yang dihuni pemeluk agama yang plural. Perilaku konsumsi boros berdampak pada pembuangan makanan layak konsumsi. Kenyataan ini mencerminkan krisis rasa terhadap mereka yang sangat memerlukan. Kesadaran dan tanggungjawab bahwa dalam harta yang dititipkan kepada kita terdapat bagian yang diterima para fukara dan masakin.
Nirkepedulian mengundang mereka yang kekurangan dan kelaparan mendoakan mereka yang tidak berderma, tetapi juga mudah disusupi oleh orang yang tidak bertanggungajwab untuk memporak-porandakan stabilits politik nasional, dan merusak fasilitas umum yang dapat menghambat pelaksanaan aktivitas sosial dan ekonomi. Pilar penting doa orang yang melarat secara sosial ekonomi sangat penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah dan para aghniya terutama di saat semangat pemerintah untuk berbenah diri menegakkan keadilan, meretas jejaring korupsi yang dianggap sebagai extra ordinary crime merugikan mayoritas masyarakat.
Hasrat hidup bermegah-megahan secara material memberikan efek bahagia muspra, sejatinya bathin kita teriris oleh kegalauan dan kerisauan karena telah memiliki harta dengan cara mendhalimi pihak lain yang sangat memerlukan, dan tidak dibenarkan secara moral sosial, moral budaya, dan moral agama. Semakin kita mengejar harta, semakin kuat dorongan untuk mengejar harta (bermega-megahan) lebih banyak lagi. Seberapapun yang kita kumpulkan dan kita hitung-hitung tidak akan pernah cukup, bahkan hingga manusia mati berkalang tanah.
Sebagai penutup mari kita belajar dari demonstrasi dengan segala ekses negatif hari ini kita jadikan pelajaran berharga untuk mawas diri, lebih ekstra hati-hati dalam menata bahasa secara sopan, dan peka terhadap kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Kita susun langkah baru untuk membangun Indonesia lebih baik, lebih berdaulat dan Indonesia makmur dan sejahtra. Kita satukan langkah, arahkan aspirasi dengan elegan agar menjadi menjadi kekuatan positif untuk menebar suhu perdamaian. Kita tegakkan Indonesia yang adil dan beradab agar menjadi bangsa yang bersih, dan bermartabat di mata Internasional. Terkahir Kepada saudara-saudara kita yang harta bendanya dijarah sebagai ujian kekurangan harta benda, dan kehilangan nyawa orang-orang tersayang untuk bangkit kembali menyongsong kebahagiaan bersama di masa depan dengan senyum dan haru mereka yang selama ini tergerus oleh keadilan dan kesejahteraan.
Penulis: Diretur Eksekutif Institute for Public Policy Studies (IPPS) Indonesia
