JAKARTA, Mediakarya – Capaian 100 hari kinerja Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Walikota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, yang mendapatkan respon positif hingga 72 persen dari responden, dinilai merupakan penilaian yang tidak mendasar.
“Itu penilaian yang tidak mendasar. Berbicara kinerja Tri-Harris, justru publik saat ini mempertanyakan peran wakil walikota yang dinilai tidak pernah menonjol. Bahkan, hingga saat ini masyarakat Kota Bekasi banyak yang tidak tahu siapa wakil walikotanya,” ungkap Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid ketika dimintai keterangannya oleh Mediakarya, Jumat (20/6/2025).
Rasyid juga mempertanyakan soal kinerja 100 hari kerja Tri-Harris yang dinilai jauh dari harapan publik. Hal itu ditandai dengan terungkapnya kasus korupsi di Dispora Kota Bekasi.
“Ironisnya, konon kasus itu justru saat Tri Adhianto menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Dan kasus korupsi itu diungkap di masa 100 hari kerja pemerintahan Tri-Harris. Ini bukan sebuah prestasi. Namun publik tengah dipertontonkan kasus korupsi yang menjerat pejabat Pemkot Bekasi,” ungkap Rasyid.
Lebih lanjut, kata Rasyid survei seharusnya objektif. Jangan lantaran adanya pesanan dari pihak tertentu namun mengabaikan fakta di lapangan.
“Saat ini banyak masyarakat yang kecewa terkait dengan kinerja Tri-Harris. Bahkan kekecewaan itu juga dirasakan oleh mantan relawan yang saat Pilkada lalu yang mendukung pasangan Tri-Harris,” katanya.
Rasyid juga mempertanyakan soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Tri-Harris, sementara sejumlah persoalan besar belum juga mendapat perhatian serius dari pasangan kepala daerah penyangga Jakarta itu.
“Seperti kasus banjir masih menjadi masalah besar, infrastruktur jalan banyak yang rusak, angka pengangguran bertambah. Kemudian, kekerasan anak di bawah umur dan tawuran pelajar dan kekerasan pada perempuan belum ada langkah konkrit. serapan APBD lambat. Apa kah ini sebuah prestasi?” tanya Rasyid.
Dia menilai, survei terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Tri-Harris sengaja digulirkan di tengah isu negatif selama ini disorot oleh sejumlah elemen masyarakat.
“Jadi nanti walikota jika turun ke lapangan tinggal jualan hasil survei, dan tentunya pihak pemerintah kota Bekasi akan menepis segala asumsi yang muncul di ruang publik. Di antaranya soal kasus korupsi yang tengah disorot,” katanya.
Sebelumnya, Lembaga Studi Visi Nusantara melakukan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Tri-Harris. Kegiatan itu dilaksanakan di Rumah Makan Rumah Toean, Jakasampurna Bekasi Barat pada Kamis (18/06/25).
Beberapa hal yang disoroti pada 100 hari kerja Tri Adhianto -Haris Bobihoe pada pemerintahan Kota Bekasi diantaranya bidang Ekonomi, Tranportasi Publik, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial, Pertanian dan Pelayanan Publik.
Selian itu, Bidang Tata Kelola Lingkungan, Tata Kelola Lingkungan Pemkot Yang Bersih, Penegakan Hukum, Keamanan Pemberantasan Korupsi, Kebudayaan serta Komunikasi Publik juga menjadi sorotan.
Dengan responden sebanyak 800 orang dengan tingkat margin eror sekitar 4 persen dan tingkat akurasi 95 persen. Survei yang digelar pada 11-15 Juni 2025
“Hasilnya, sebanyak 72,02% responden menyatakan puas, sementara 27,98% mengaku tidak puas dengan kinerja pasangan tersebut,” kata Founder LS-Vinus, Yus fitriadi dalam konferensi pers.
Tri Adhianto dikenal oleh 65,12% warga, sedangkan Wakil Wali Kota Abdul Haris Bobihoe dikenali 38,62% responden. (Pri)
