TKN Sebut Opini Negatif ke Jokowi Untuk Naikkan Elektoral Pihak Lain

- Penulis

Selasa, 12 Desember 2023 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan opini negatif yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dilakukan sebagai upaya menaikkan angka elektoral pihak tertentu.

“Opini yang dibuat seolah-olah Pak Jokowi adalah new orba, apa yang dipraktikkan Pak Jokowi dan anaknya adalah dinasti, dalam konteks negatif,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Selasa.

Habiburokhman menyoroti dinamika politik nasional dalam beberapa hari terakhir dengan adanya narasi-narasi yang membangun opini negatif terhadap Jokowi.

“Pada intinya, ke depan, kita sudahi gaya berpolitik seperti itu; gaya berpolitik hanya karena kalkulator elektoral, kita bisa mem-framing orang secara jahat, lalu mengubah narasi menjadi sebaliknya,” jelasnya.

Dia juga menilai bahwa narasi-narasi tersebut sangat tidak mendidik dan tidak tepat. Apa yang dipraktikkan Jokowi, kata Habiburokhman, sangat jauh dari praktik kekuasaan yang disebut dulu terjadi pada era orde baru.

“Kita lihat saja, banyak sekali orang-orang yang mengkritik dan menghina Pak Jokowi sama sekali tidak dipersoalkan secara hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman juga menjelaskan hasil penelusuran dokumen putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etika mantan ketua MK Anwar Usman, yang juga kakak ipar Jokowi, ternyata tidak terdapat bukti adanya intervensi pihak luar kepada MK.

Baca Juga:  TKN: Prabowo Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM untuk Memajukan Ekonomi

“Misalnya juga, terkait kasus MK, ya. Kasus MK itu kan sudah jelas kalau kita baca putusan MKMK yang 400 halaman, tidak terbukti adanya intervensi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan narasi negatif yang menyudutkan Jokowi justru malah menguntungkan pihaknya.

Sarmuji mengatakan pihak yang menyampaikan narasi negatif kepada Jokowi justru tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat dan malah akan menurunkan angka elektoralnya.

“Jadi, siapa pun yang mencaci dan memfitnah Pak Jokowi dengan narasi yang negatif, itu akan berbalik tidak mendapatkan simpati; justru akan tergerus elektoralnya, tergerus simpatinya,” katanya, dilansir dari antara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit
Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional
Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan
Dipeluk, Bukan Dipukul
Dari Habibie hingga Prabowo, Nannie Hadi Tjahjanto Wujudkan Pendidikan Berkualitas di SMA Pradita Dirgantara
Kapolri Diminta Evaluasi Kinerja Kapolda Riau, Dugaan Praktik Judi di Pekanbaru Disebut Masih Marak
BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini
Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:02 WIB

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Juni 2026 - 21:29 WIB

Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:10 WIB

Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan

Jumat, 19 Juni 2026 - 07:42 WIB

Dipeluk, Bukan Dipukul

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:00 WIB

Dari Habibie hingga Prabowo, Nannie Hadi Tjahjanto Wujudkan Pendidikan Berkualitas di SMA Pradita Dirgantara

Berita Terbaru

Adi Suparto: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Headline

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Jun 2026 - 22:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat didatangi para siswa SD di Jakarta.

DKI

Gubernur Pramono Genjot Pendidikan Gratis di Jakarta

Sabtu, 20 Jun 2026 - 14:34 WIB