TKN Sebut Opini Negatif ke Jokowi Untuk Naikkan Elektoral Pihak Lain

- Penulis

Selasa, 12 Desember 2023 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan opini negatif yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dilakukan sebagai upaya menaikkan angka elektoral pihak tertentu.

“Opini yang dibuat seolah-olah Pak Jokowi adalah new orba, apa yang dipraktikkan Pak Jokowi dan anaknya adalah dinasti, dalam konteks negatif,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Selasa.

Habiburokhman menyoroti dinamika politik nasional dalam beberapa hari terakhir dengan adanya narasi-narasi yang membangun opini negatif terhadap Jokowi.

“Pada intinya, ke depan, kita sudahi gaya berpolitik seperti itu; gaya berpolitik hanya karena kalkulator elektoral, kita bisa mem-framing orang secara jahat, lalu mengubah narasi menjadi sebaliknya,” jelasnya.

Dia juga menilai bahwa narasi-narasi tersebut sangat tidak mendidik dan tidak tepat. Apa yang dipraktikkan Jokowi, kata Habiburokhman, sangat jauh dari praktik kekuasaan yang disebut dulu terjadi pada era orde baru.

“Kita lihat saja, banyak sekali orang-orang yang mengkritik dan menghina Pak Jokowi sama sekali tidak dipersoalkan secara hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman juga menjelaskan hasil penelusuran dokumen putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etika mantan ketua MK Anwar Usman, yang juga kakak ipar Jokowi, ternyata tidak terdapat bukti adanya intervensi pihak luar kepada MK.

Baca Juga:  BPIP: Jutaan Generasi Muda Bisa Tersesat Jika tidak Dibina

“Misalnya juga, terkait kasus MK, ya. Kasus MK itu kan sudah jelas kalau kita baca putusan MKMK yang 400 halaman, tidak terbukti adanya intervensi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan narasi negatif yang menyudutkan Jokowi justru malah menguntungkan pihaknya.

Sarmuji mengatakan pihak yang menyampaikan narasi negatif kepada Jokowi justru tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat dan malah akan menurunkan angka elektoralnya.

“Jadi, siapa pun yang mencaci dan memfitnah Pak Jokowi dengan narasi yang negatif, itu akan berbalik tidak mendapatkan simpati; justru akan tergerus elektoralnya, tergerus simpatinya,” katanya, dilansir dari antara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:28 WIB

Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN

Berita Terbaru