JAKARTA: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Wisuda sebagai Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Senin, (15/5/2023). Acara wisuda dipimpin langsung Rektor Unpad Rina Indiastuti didampingi Rektor ke-11 Unpad Tri Hanggono, Ketua Dewan Profesor Arief Anshory Yusuf, Wakil Rektor Arief S. Kartasasmita, Ida Nurlinda, Hendarmawan dan Yanyan Mochamad Yani, Dekan Fakultas Hukum Idris, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nunuy Nur Afiah, serta Dekan Fakultas Farmasi Ajeng Diantini.
Sementara itu, Umbu Rudi Kabunang Ketua Bidang Hukum IMI yang juga Pengacara ini sangat meng apresiasi Disertasi Bambang Soesatyo yang dinilai sangat realistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
“Saya mengucapkan selamat dan turut berbangga atas diwisudanya bapak Dr. Bambang Soesatyo SE,MBA sebagai Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung,” kata Rudi Kabunang, saat ditemui awak media di Kantor Advokat Dr Rudi Kabunang YH SH.,MH.,CLI. Di Komplek Grand Wijaya Center Blok H no.7, Jakarta Selatan.
“Apalagi beliau (Bambang Soesatyo) sebagai Tokoh politik, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua MPR RI menjadi mentor dan pembimbing kami di dunia Politik,” kata Umbu Rudi Kabunang menambahkan
Rudi melihat, yang lebih penting dari Disertasi Bamsoet tentang Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas. Memberikan bintang pengarah dalam hukum ketatanegaraan.
“Apalagi PPHN dalam dimensi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas, Pak Bamsoet bisa menekankan bahwa PPHN harus mampu memposisikan keberadaannya dalam perubahan dunia yang sangat cepat, sangat kompetitif, dan berbasis transformasi digital,” ujar Pria yang saat ini mencalonkan diri Sebagai Calon Legislatif dari Partai Golkar Dapil 2 NTT.
Hal ini, yang menurut Rudi memiliki keterkaitan antara pembangunan dalam menata berbagai kebijakan dan regulasi nasional dengan tujuan memperkuat kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi, serta kehidupan sosial politik dan budaya yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan.
“ Konseptual PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas. Indonesia tidak mungkin melepaskan pengaruh Industri 5.0. Perlu ada landasan hukum yang kuat agar pembangunan Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berkesinambungan dengan ekonomi yang terus tumbuh. Sehingga menjadikan Indonesia sanggup bersaing secara global,” tutur Ketua DPD 1 Kongres Advokat DKI Jakarta ini.
