Wacana Pemakzulan Wapres, Pengamat Ingatkan Konstitusi Bukan Alat Politik Sesaat

- Editor

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gibran Rakabumingraka (Ist)

Gibran Rakabumingraka (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Wacana pemberhentian Wakil Presiden kembali mencuat setelah desakan yang disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan kawan-kawan kepada DPR RI untuk memulai langkah konstitusional.

Desakan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak berwenang memutus perkara yang menyangkut pejabat yang telah dilantik, dan menegaskan persoalan tersebut menjadi ranah lembaga lain yang berwenang.

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Dr. Adi Suparto, menilai konstitusi tidak menyerahkan kekuasaan pemberhentian kepada satu tangan, melainkan membaginya ke beberapa lembaga agar tidak ada yang merasa berkuasa sendirian.

“Konstitusi tidak menyerahkan kekuasaan itu kepada satu tangan. Ia membaginya, agar tidak ada yang merasa berkuasa sendirian,” ungkap Adi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Kamis (8/10/2026).

Kunci Pertama di DPR

Menurut Adi, berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, inisiatif pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berada di tangan DPR. Namun kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada seorang pimpinan, satu fraksi, atau sekelompok kecil anggota.

Syarat mutlak agar usul itu dapat diajukan adalah harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota DPR, diajukan secara tertulis, disertai alasan dan bukti yang nyata.

“Artinya, kunci pertama tidak dipegang perorangan. Ia berada di tangan gabungan kekuatan politik yang jumlahnya mencukupi ambang batas itu. Jika fraksi-fraksi yang mewakili minimal sepertiga anggota bersatu, pintu dapat disentil terbuka. Jika tidak, pintu tetap tertutup,” jelasnya.

Mekanisme Bertahap Ala Kunci Inggris

Adi menegaskan banyak pihak keliru mengira cukup DPR mengajukan maka proses selesai. Padahal, kata dia, tidak ada satu lembaga pun yang memegang kekuasaan penuh untuk memberhentikan pejabat negara. Konstitusi sengaja membagi wewenang ke beberapa tangan.

Ia menganalogikan mekanisme tersebut seperti kunci Inggris yang harus disesuaikan, diputar perlahan, dan melewati beberapa pintu sebelum sampai ke tujuan.

Pintu pertama ada di DPR RI. DPR mengajukan usul pemberhentian disertai alasan dan bukti, disetujui dalam sidang paripurna, kemudian dikirim kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Jika tidak mencapai 1/3 anggota, proses berhenti.

Pintu kedua ada di Mahkamah Konstitusi. MK memeriksa apakah alasan yang diajukan DPR terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memutuskan apakah pelanggaran atau ketidakpemenuhan syarat benar-benar terjadi. Putusan MK bersifat mengikat bagi proses selanjutnya. Jika MK menyatakan tidak terbukti, proses tertutup kembali.

Baca Juga:  Dave Laksono Optimistis Masa Sidang DPR Selesaikan Revisi UU ITE

Pintu ketiga ada di MPR RI. MPR memutuskan apakah memberhentikan atau tidak berdasarkan putusan MK dalam sidang paripurna MPR. Jika MPR tidak menyetujui, proses berakhir dan pejabat tetap menjabat.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti dan MPR memilih satu dari dua nama tersebut tanpa pemilihan umum ulang.

Kunci Tergeletak di Ambang Pintu

Adi menilai makna kunci Inggris mengandung makna konstitusional yang dalam, yakni tidak ada jalan pintas, tidak ada satu pihak yang berkuasa mutlak, setiap tahap memerlukan kesepakatan, dan proses bisa berhenti di mana saja.

“Itulah jaminan agar proses ini tidak dijadikan alat politik sesaat,” ujarnya.

Saat ini, kata Adi, putusan MK telah menyatakan ranah tersebut terbuka bagi lembaga lain dan seruan agar DPR bertindak telah disampaikan secara publik. Namun belum ada usul resmi yang diajukan dan belum jelas apakah kekuatan politik di DPR memiliki kemauan untuk mengumpulkan 1/3 suara yang diperlukan.

“Kunci itu kini tergeletak di ambang pintu DPR. Siapa yang akan mengambilnya? Dan apakah cukup tangan yang bersama-sama memutarnya? Itulah pertanyaan yang kini ditunggu seluruh negeri,” pungkasnya.

Ia menekankan, konstitusi menyediakan jalur pemberhentian bukan untuk melengserkan lawan politik, melainkan sebagai jalan lurus jika ada pejabat yang benar-benar tidak memenuhi syarat jabatan.

“Kunci ini tidak boleh dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Ia hanya boleh dipakai untuk menjaga konstitusi,” kata Adi.

Levih lanjut, Adi juga meberdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, ada dua tahap di DPR, bukan satu:

Tahap pertama — Mengajukan usul (Pasal 7A ayat 1):

Usul pemberhentian harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota DPR, secara tertulis, disertai alasan dan bukti yang nyata.

Tahap kedua — Menyetujui permintaan ke MK (Pasal 7B ayat 3):

Permintaan kepada MK harus disetujui dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

Artinya:

– Mengajukan usul → cukup 1/3 anggota
​
– Menyetujui untuk dikirim ke MK → butuh kehadiran 2/3 + suara 2/3
​
– Jika tidak mencapai angka-angka tersebut di salah satu tahap — pintu tertutup. (Ugy)

 

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar
Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran
Dinilai Santun, Patriotis, dan Tidak Diragukan Loyalitasnya ke NKRI, Analis Politik ini Dukung Penuh Dasco Gantikan Gibran
Tutup Golkar e-sports Turnament 2026, Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji ; Event e-sports ini Bukti Golkar Akrab Dengan Anak Muda

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 07:10 WIB

Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Minggu, 15 November 2026 - 19:17 WIB

Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra

Minggu, 15 November 2026 - 17:12 WIB

Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar

Berita Terbaru