JAKARTA, Mediakarya – Kursi Wakil Presiden yang kosong sejak mundurnya Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan sekadar kursi kosong. Kursi itu panas, dan tarik-menarik politik di sekitarnya sudah mulai tercium.
Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI, Agus Wahid, mengatakan kasak-kusuk penawaran calon wakil presiden pengganti kini bermuara pada sejumlah kandidat beranasir partai. Sebuah penawaran sebagai konsekuensi konstitusi dan UU MD3 Tahun 2019.
“Benarkah kursi Wakil Presiden yang kosong ini panas? Seberapa tinggi tingkat panasnya? Jawabannya relatif. Namun, fakta di lapangan sulit dipungkiri. Di wilayah politik, di dalam dan di luar parlemen, kini sedang terjadi tarik-menarik antar kekuatan politik,” ujar Agus dalam diskusi daring bersama Mediakarya, Rabu (18/11/2026).
Di dalam gedung parlemen ataupun di internal Partai Gerindra, kata Agus, di antaranya DPW Jatim, terang-terangan mengusung Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Perlu dicatat, gerakan ini sejatinya mendistorsi kerekatan Partai Gerindra. Sebab di lapangan, muncul nama kader lain yang separtai, yakni Ahmad Muzani, Ketua MPR saat ini.
“Jika dibiarkan, akan terjadi deviasi bahkan faksi: Dasco faction dan Ahmad Muzani faction. Kondisi partai menjadi tidak kohesif, bahkan akhirnya tidak solid. Kerugian tersendiri bagi Prabowo,” kata Agus.
Menurutnya, pengusulan nama Dasco ataupun Ahmad Muzani sejatinya merupakan skenario pengeroposan jati diri Prabowo, bahkan Partai Gerindra itu sendiri.
“Sebab, jika usulan itu disetujui, Prabowo akan mengantarkan penilaian massif-ekstensif: ternyata Prabowo hanyalah presiden kelompok tertentu. Bukan Presiden untuk seluruh negeri, padahal posisi Prabowo saat ini bukan Presiden untuk keluarga besar Gerindra semata,” ujar Agus.
Bagaimana jika Prabowo lebih respek bahkan akhirnya memilih kandidat wapres dari anasir partai lainnya? Agus menilai pilihan itu tampak positif, tapi sejatinya sedang membangun politik sektarianisme nasional berbasis partai.
“Akan muncul kecemburuan, bahkan akhirnya gesekan antarpartai terpilih versus partai yang terabaikan,” katanya.
Karena itu, sikap cerdas yang harus dikedepankan Prabowo adalah kriteria profesionalitas, kapabilitas yang benar-benar memahami persoalan negara dan ketatanegaraan saat ini, basis empiris yang teruji, bahkan karakter moral yang berintegritas.
Agus mengingatkan kondisi negara saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di samping persoalan akut yang telah terbangun setidaknya selama dua dekade terakhir, kini juga sedang terjadi residu politik pasca Gibran mundur.
“Dengan menerawang kekuatan oligarki yang notabene telah mempersiapkan Rp25 hingga Rp50-an triliun, maka mobilisasi unjuk rasa pro Gibranis atau Solois tidak boleh dipandang sepele,” tutur Agus.
Lalu muncul pertanyaan mendasar, adakah kandidat yang memenuhi kriteria lengkap itu? Menurut Agus, pasti ada, tapi pada umumnya fragmentatif. Banyak ahli di bidangnya masing-masing, tapi jauh dari kata lengkap. Negara saat ini perlu kriteria yang komprehensif, paket lengkap.
Sementara amanat konstitusi hanya mentolelir 60 hari, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 8 Ayat 2 dan UU MD3 Tahun 2019. Karena itu strategi efektifnya mencari di lingkaran terdekatnya, yang relatif telah tercatat rekam jejaknya.
“Selagi bisa diperoleh figur yang memenuhi kriteria komprehensif itu, mengapa harus mencari data yang menelan waktu lama,” beber Agus.
Ketika mengambil pendekatan yang efektif dan efisien dan langkahnya melirik jajaran kabinetnya, Prabowo akan tergiring ke sebuah nama anggota kabinetnya. Siapa lagi kalau bukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., http://M.Si.
“Inilah salah satu sosok kandidat yang bisa diusulkan Prabowo. Namun, sesuai UU Tatib MD3, Presiden harus mengirim dua nama, sebagai refleksi ketaatannya terhadap UU,” ungkapnya.
Tapi jika Prabowo harus mengusulkan nama lain, katakanlah dari unsur partai politik, dari bendera Gerindra atau politik lainnya, maka inilah titik rawannya. Akan muncul dramaturgi politik yang perlu direnungkan bersama.
Di satu sisi, Yusril Ihza Mahendra yang tak punya wakil di parlemen akan dibombardir pertanyaan dengan penuh ujian terkait berbagai persoalan besar kenegaraan.
“Rasanya, dengan melihat track record kemampuan yang sudah sekian lama terbangun, YIM akan leluasa menangkis sejuta pertanyaan yang bernuansa destruktif itu. Jika fair permainannya, YIM akan mudah lolos dalam fit and proper test,” ujar Agus.
Sebaliknya, kandidat wapres dari unsur partai akan mendapat pembelaan secara emosional.
“Keberpihakan ini bukan hanya tidak fair, tapi terlihat potret mentalitas yang childish. Mereka tergerak untuk membela kandidat wapres karena sentimen nasib sebagai sesama entitas partai politik,” katanya.
Jika hal ini dibiarkan dan atas nama solidaritas entitas politik, sang cawapres ini akhirnya unggul dan terpilih, hal itu akan berdampak serius bagi masa depan negara yang sejatinya cukup genting.
“Karena itu, sentimen politik antar sesama elemen partai perlu ditanggalkan. Karena praktik politik culas dan egois itu sejatinya mengabaikan momentum tekad rekonstruksi kebernegaraan yang kini sedang digelorakan Prabowo,” ujar Agus.
Presiden perlu mitra yang piawai, tahu persis upaya recovery-nya. Kekosongan kursi Wapres harusnya dilihat sebagai momentum memilih figur hebat, mumpuni di berbagai sektor kebernegaraan.
“Momentum ini sejatinya blessing in disguise yang diberikan Allah untuk diterjemahkan secara produktif bagi kepentingan negara dan bangsa ini, bukan misi tendensius, semisal pemuasan ambisi politik,” kata Agus.
Karena itu, Agus mengusulkan model pengujiannya bisa mengadopsi fit and proper test terhadap calon Kapolri. Langkah pertama, seleksi dari Presiden. Selanjutnya, Presiden mengusulkan ke parlemen.
“Jika memang kandidat wapres mampu meyakinkan seluruh penguji di parlemen, maka di sana kita jumpai mekanisme yang sistematis dan efisien. Tentu ini sebagai usulan penyempurnaan mekanisme, agar potensi drama politik di Gedung Parlemen yang sarat dengan irama tak sehat bisa dikurangi,” ujar Agus.
Di akhir pernyataannya, Agus menegaskan Yusril Ihza Mahendra memang memiliki sejumlah keunggulan. Tapi sebagai manusia biasa pasti terdapat kelemahan.
“Dalam politik terdapat diksi the best of the worst, terbaik dari yang terburuk. Itulah sikap bijak dalam memilih kandidat,” katanya.
Dalam kaidah ushul fiqih, terdapat prinsip yang cukup dikenal di kalangan santri, maa laa yudraku kulluh laa yutraku kulluh, apa yang tak bisa diraih seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya.
“Secara reflektif, kita bisa memaknai, ketika ada titik lemah dalam diri YIM, maka jangan tinggalkan seluruh keunggulannya. Inilah sikap bijak yang perlu dijaga dengan penuh respek,” jelasnya.
“Makna substantifnya, keterpanggilan momentum untuk mengatasi problem besar negeri ini sebagai tanggung jawab moral dan obligasi seorang YIM untuk bangsa dan negeri ini. Inilah karya ibadahnya, dalam spektrum dunia dan berdimensi akhirat,” tutupnya. (Ugy)











