Hewan Qurban di Tengah Ancama Wabah PMK 

- Editor

Sabtu, 4 Juni 2022 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sapi Qurban (Ist)

Sapi Qurban (Ist)

JAKARTA, Mediakarya  – Kementerian Pertanian menghentikan impor daging sapi/kerbau yang berasal dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanganan terhadap PMK, lantaran jumlah ternak sapi yang terpapar PMK pun telah mencapai sekitar 40.000 ekor. Sedangkan, asal muasal PMK ini dapat masuk ke wilayah Indonesia pun juga masih belum jelas sumbernya.

“Kan sampai hari ini bahwa, PMK kita ini berasal dari negara mana? Belum ada. Dari impor daging sapi kah? daging kerbau kah? Belum ada, gitu lho. Nah, yang paling utama yang tadi kita meminta seluruh impor daging sapi dan kerbau dari daerah yang rawan PMK, yang belum bebas PMK nggak boleh lagi,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dedi menilai hingga saat ini belum juga ada penanganan yang dilakukan terkait peraturan distribusi hewan ternak.

“Nah sampai hari ini kan kita tidak melihat bagaimana langkah-langkah di lapangan yang dilakukan terhadap distribusi sapi-sapi yang di daerah yang sudah terpapar kan? tidak terlihat penyekatan, kemudian juga apa namanya pemusnahan dengan penggantian kan belum ada sampai hari ini,” kritik Politisi Partai Golongan Karya itu.

Baca Juga:  Hanya Dinikmati Segelintir Pejabat, IAW Ungkap Potret Buram Pengelolaan Migas Kota Bekasi

Mantan Bupati Purwakarta itu juga khawatir ada hewan ternak yang terpapar PMK yang bergerak dari satu kota ke kota lainnya melalui pergerakan distribusi hewan ternak.

“Sampai sekarang kan mana sih ada mobil lewat bawa sapi diberhentikan di jalan? Untuk kemudian diperiksa mana bebas vaksin? Kayak dulu. Mana sudah divaksin apa belum? Gitu kan. Untuk vaksin kan belum ada, hasil pemeriksaan dokter nya bener nggak? Negatif, kan enggak ada. Gimana kitanya enggak khawatir? Gitu lho,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa negara diketahui belum bebas PMK yakni Brazil, India, Ethiopia. Dan yang terdekat, negara wilayah Asia Tenggara yang juga masih belum bebas PMK adalah Malaysia dan Thailand.

Sementara untuk negara yang sudah bebas PMK itu negara seperti Australia dan Selandia Baru. Penanganan terhadap PMK diperlukan, lantaran Hari Raya Iduladha sebentar lagi. Hal ini diperlukan untuk menjaga persediaan hewan sapi di pasaran. ***

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Siap Gelar Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai Lampung, BNPT RI Akan Hadirkan Ken Setiawan
GNK Bedah Sikap Bahlil: Dari Ancaman Somasi, Tradisi Golkar yang Diterabas, Hingga Dugaan Boneka Jokowi
Guntur Romli Tegaskan PDI Perjuangan Tidak Berambisi Soal Wapres, Jangan Mengalihkan Isu!
Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam
Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:16 WIB

Siap Gelar Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai Lampung, BNPT RI Akan Hadirkan Ken Setiawan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:51 WIB

GNK Bedah Sikap Bahlil: Dari Ancaman Somasi, Tradisi Golkar yang Diterabas, Hingga Dugaan Boneka Jokowi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:18 WIB

Guntur Romli Tegaskan PDI Perjuangan Tidak Berambisi Soal Wapres, Jangan Mengalihkan Isu!

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam

Berita Terbaru