JAKARTA,MediaKarya: Yuli Yanti Hutagaol & Partners Law Firm mendatangi Kantor Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia untuk mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Pengaduan ini dilayangkan terkait putusan dalam perkara perlawanan bantahan (Derden Verzet) dengan nomor perkara 31/PDT.BTH/2026/PN Jkt.Utr .
Dalam keterangannya, Yuli Yanti Hutagaol, S.H., M.H., C.Med., menyatakan bahwa putusan majelis hakim tersebut dinilai tidak sesuai dan melampaui kewenangan dalam memutus perkara.
“Kami mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 31/PDT.BTH/2026/PN Jakarta Utara yang menurut kami tidak sesuai dan di luar kewenangan dari kewenangan memutus majelis hakim karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Derden Verzet yang dikaitkan dengan SEMA 3 Tahun 2018, Pasal 195 ayat (6), Juncto 208 HIR, dan Pedoman Teknis Peradilan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2026,” ujar Yuli Yanti Hutagaol, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, pihaknya telah resmi memasukkan aduan tersebut ke Komisi Yudisial dan berharap laporannya atas perkara ini dapat menjadi perhatian lebih agar kliennya mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.
“Jadi kami sudah mengadukan ke Komisi Yudisial dengan nomor penerimaan perkara 1648/XI/2026/P yang diterima pada tanggal 13 November tahun 2026. Saat ini Yuli Yanti Hutagaol & Partners juga sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kami meminta Komisi Yudisial memantau kasus ini agar menjadi terang benderang dan dikaji ulang terhadap putusan perkara nomor 31/PDT.BTH/2026/PN Jakarta Ibu Janti bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” jelasnya.
Duduk Perkara Sengketa Aset
Yuli Yanti Hutagaol menjelaskan bahwa kliennya, Janti, telah membeli objek sengketa berupa aset tanah sejak tahun 2023. Namun, aset tersebut dimohonkan sita oleh Bank Mayapada International pada tahun 2025.
“Bahwa klien kami, Ibu Janti sudah membeli aset ini sejak tahun 2023. Akan tetapi, dimohonkan sita oleh Bank Mayapada International pada tahun 2025. Jadi sudah beralih secara sempurna, kami punya SHM-nya, kami punya SKPT-nya, akan tetapi majelis hakim di perkara nomor 31 bilang bahwa klien kami adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan pelawan yang tidak benar,” ungkap Yuli.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum lainnya yang mendampingi, Michael Simanjuntak, S.H., menegaskan pandangan hukum mereka terhadap jalannya persidangan di tingkat pertama.
“Kehadiran kami ke Komisi Yudisial ini adalah untuk mengajukan laporan berdasarkan amanah yang diberikan oleh Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim atas perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” ujar Michael Simanjuntak.
Michael menilai bahwa majelis hakim dalam perkara ini terkesan memihak, tidak netral, tidak seimbang dalam memeriksa substansi yang bukan porsinya dalam mekanisme Derden Verzet.
“Kami menilai putusan tersebut, hakim tampaknya berpihak atau tidak seimbang atau tidak netral dalam memeriksa dan memutus perkara. Karena di dalam putusan tersebut nyatanya ada isu perkara yang seharusnya tidak diperiksa sesuai dengan jenis perkaranya. Perkara kami ini adalah perkara perlawanan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) atas tanah klien kami yang disita. Nah, berdasarkan Pedoman Teknis Peradilan Umum tahun 2026, Derden Verzet itu hanya memeriksa sah atau tidaknya penyitaan, tetapi tidak memeriksa sah atau tidaknya kepemilikan. Namun, di dalam putusan tersebut ternyata hakim justru memeriksa kepemilikan yang menurut hemat kami seharusnya perkara mengenai kepemilikan itu diperiksa dalam gugatan tersendiri, yaitu gugatan kepemilikan, bukan Derden Verzet,” tambahnya.
Selain mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tim kuasa hukum berharap Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan menyeluruh agar putusan di tingkat banding nantinya lebih objektif dan berkeadilan.
“Sembari kami mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kami dalam kesempatan ini, mengajukan laporan terhadap hakim pemutus perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan harapan supaya hakim tersebut dapat diperiksa apakah memang ada dugaan pelanggaran kode etik dalam memutus perkara tersebut,” pungkas Michael.
Sementara itu, Kliv Ombuh, S.H., menambahkan bahwa pelaporan ini juga didasari oleh dugaan ketidakprofesionalan hakim yang melampaui batas kewenangan wewenang peradilan.
“Jadi rujukan kami terkait hakim yang kami laporkan ini, kami menduga adanya ketidakprofesionalan dan melampaui batas kewenangan. Jadi ada dua poin di situ yang kita duga itu menjadi pelanggaran kode etik perilaku hakim tersebut,” ujar Kliv Ombuh.
Melalui langkah ini, pihaknya berharap klien mereka mendapatkan keadilan serta preseden hukum yang baik agar pencari keadilan lain tidak mengalami hal serupa.
