Teten menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM sejauh ini telah mengusulkan program bantuan tersebut dan masih menunggu persetujuan dari kementerian lainnya dan Presiden Joko Widodo.
“Kami sudah mengusulkan dan sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan, salah satunya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro dalam bentuk hibah. Kedua, kami sudah kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk pengadaan solar subsidi ke para nelayan,” kata Teten Masduki pada sela-sela kegiatannya di Bali Collection Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.
Ia menyampaikan pihaknya menargetkan hibah untuk UMKM dapat segera disetujui sehingga cepat disalurkan ke para pelaku usaha. Menurut rencana pelaku usaha mendapat hibah Rp600.000
“Ini waktunya pendek, kami targetkan sampai 6 juta (penerimanya) begitu langsung disubsidi,” kata MenkopUKM.
Program Solar untuk Koperasi Nelayan, yang menjadi wujud kerja sama itu, bakal diterapkan Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).
Teten menyampaikan program itu berupaya memastikan kelompok nelayan dapat membeli solar sesuai harga SPBU, bukan harga eceran tertinggi yang dapat mencapai Rp10.000 per liter.
“60 persen produksi nelayan itu (untuk ongkos) solar, jadi akan terpengaruh. Kami akan piloting (uji coba) di tujuh tempat sampai Desember (2022). Kami akan gunakan pertashop mini (untuk penyaluran solar), dan penerima subsidi (bakal diverifikasi) by name dan address (dari nama dan alamat),” kata Teten, dikutip dari antara.
Dalam kesempatan yang sama, MenkopUKM menilai kenaikan harga BBM itu menjadi momentum buat pemerintah untuk memperbaiki suplai solar ke kelompok nelayan.
“Kami harus memperbaiki suplainya sehingga nanti suplainya dari Pertamina dengan koperasi-koperasi nelayan di desa-desa nelayan,” kata Teten Masduki.(qq)
