Analisis Kritis atas Gugatan Uji Materiil No. 331/PUU-XXIV/2026 ke Mahkamah Konstitusi “UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Ambang Batas Pencalonan Dihapus”
Oleh: Dr. Adi Suparto
Kegelisahan berdemokrasi terkait Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, saat ini sedang dilakukan gugatan uji materi di MK yang meminta ambang batas pencalonan kepala daerah dihapus. Langkah ini bukan sekadar gugatan hukum biasa. Ini adalah jawaban atas kerinduan demokrasi yang telah lama tertahan. Pandangan bahwa ketentuan ambang batas itu secara filosofis maupun sosiologis bertentangan dengan semangat demokrasi, sangat beralasan dan diperkuat oleh fakta-fakta yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Benar adanya bahwa ambang batas pencalonan, yang mengharuskan dukungan partai atau gabungan partai dengan persentase suara tertentu, pada dasarnya menghalangi akses warga negara yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, bukan karena kurang kemampuan, melainkan semata-mata karena tidak memiliki kendaraan politik yang cukup besar. Ini bukan demokrasi yang membuka ruang seluas-luasnya. Ini justru demokrasi yang dikunci dengan syarat kekuasaan partai.
Filosofi Demokrasi yang Terkikis: Memilih Visi, Bukan Memilih Kekuatan Partai
Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. “Demokratis” berarti rakyat diberi ruang seluas-luasnya untuk memilih calon yang paling mereka yakini; bukan calon yang “diizinkan” oleh ambang batas partai politik. Namun dalam praktiknya, ambang batas justru menyaring calon bukan berdasarkan kualitas, melainkan kekuatan elektoral partai pengusung.
Memilih pemimpin seharusnya memilih visi, integritas, dan rekam jejak, bukan memilih ukuran kekuatan partai yang mengusungnya. Rakyat lebih mempercayai meritokrasi, wawasan yang luas, dan visi yang jelas, bukan siapa yang paling kaya, paling kuat modalnya, atau paling mampu membungkam pilihan publik.
Secara sosiologis, rakyat cenderung menilai calon berdasarkan sosok dan kinerja, bukan berdasarkan partai pengusungnya. Namun ambang batas justru membalikkan urutan itu: partai yang dulu menentukan siapa boleh maju, baru rakyat boleh memilih di antara pilihan yang sudah disaring itu. Ini bukan demokrasi yang utuh, ini demokrasi yang sudah disaring terlebih dahulu oleh elit politik.
Fakta di Lapangan: Kekosongan Pilihan Kemenangan Kotak Kosong
Fakta yang disampaikan dalam gugatan ini sangat mengena: pada Pilkada 2024, terdapat 235 daerah atau sekitar 43,1 persen wilayah yang hanya diikuti satu atau dua pasangan calon saja. Bahkan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, kemenangan justru diraih oleh kotak kosong, yang berarti rakyat lebih memilih tidak ada calon yang layak daripada harus memilih calon yang tersedia.
Kemenangan kotak kosong itu bukan kemenangan; itu adalah protes rakyat yang paling jujur dan paling menyakitkan. Itu adalah suara yang berkata: “Kalau pilihan yang tersedia hanya ini, maka lebih baik tidak ada.” Dan situasi ini terjadi bukan karena tidak ada orang yang mampu, melainkan karena ambang batas menghalangi orang-orang yang mampu itu untuk maju.
Jika ambang batas dihapus atau diturunkan secara signifikan, ruang kompetisi akan terbuka lebih luas. Partai kecil, gabungan partai kecil, maupun calon perseorangan yang memenuhi syarat dapat ikut bersaing, bukan dengan uang, melainkan dengan gagasan dan rekam jejak. Rakyat tidak lagi dipaksa memilih di antara pilihan yang sudah ditentukan oleh elit politik besar.
Ketidakpuasan yang Terakumulasi: Suara Protes yang Terulang Terus Menerus
Pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin daerah yang terpilih seringkali bermuara pada satu hal: bukan karena rakyat salah memilih, melainkan karena pilihan yang tersedia sejak awal memang tidak lengkap, tidak mencerminkan keragaman aspirasi rakyat, dan rakyat terpaksa memilih dari opsi yang sudah dibatasi.
Fenomena gelombang protes di Pulau Jawa, yang kerap menjadi episentrum demonstrasi “turunkan pemimpin daerah”, menjadi bukti nyata bahwa masalah ini bukan sekadar perasaan, melainkan pola yang berulang. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Jawa Barat, hampir setiap periode jabatan menyisakan cerita serupa: ratusan bahkan ribuan warga berdatangan ke kantor pemerintahan daerah, membawa spanduk bertuliskan “Turunkan Bupati X”, “Turunkan Gubernur Y”, “Bupati Z Mundur”.
Khususnya di Kabupaten Pati, yang menjadi salah satu pusat pergerakan rakyat dalam beberapa waktu terakhir, suara protes itu bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang mendalam: rakyat merasa pemimpin yang mereka pilih ternyata tidak mewakili aspirasi mereka, namun mereka juga menyadari bahwa sejak awal ruang untuk memilih calon yang benar-benar mewakili mereka sudah sempit karena ambang batas pencalonan.
Apakah ini berarti rakyat selalu salah memilih? Atau justru berarti sistem yang menyediakan pilihan itu yang keliru? Ambang batas yang terlalu tinggi menyaring calon bukan berdasarkan kualitas, melainkan berdasarkan kekuatan partai. Akibatnya, yang muncul di permukaan seringkali bukan yang paling layak, melainkan yang paling punya akses ke mesin politik besar. Ambang batas yang sempit juga mendorong praktik transaksional antarpartai: partai-partai bersatu bukan karena kesamaan visi, melainkan sekadar untuk memenuhi syarat persentase suara. Aliansi politik yang dibangun bukan atas dasar kesepahaman program, melainkan atas dasar hitungan matematis ambang batas. Dan rakyat yang pada akhirnya tidak mendapatkan program yang konsisten.
Demokrasi Butuh Ruang Bukan Butuh Pembatasan
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah langkah yang sangat cerdas dan sangat diperlukan. Ambang batas pencalonan bukanlah penyaring kualitas, ia adalah penghalang demokrasi. Ia menyisihkan orang-orang yang berkemampuan hanya karena tidak didukung partai besar. Ia memaksa rakyat memilih dari pilihan yang sudah dibatasi sebelumnya. Dan ia menciptakan situasi di mana kemenangan kotak kosong dan gelombang protes rakyat berulang kali terjadi.
Demokrasi sejati tidak menanyakan berapa persen suara partai yang mendukung seseorang, ia menanyakan apa visinya, apa rekam jejaknya, dan apakah rakyat mempercayainya. Ambang batas yang berlebihan justru merendahkan makna suara rakyat: seolah-olah rakyat belum cukup dewasa untuk memilih tanpa disaring terlebih dahulu oleh elit politik.
Semoga Mahkamah Konstitusi lebih memahami esensi ini, bahwa demokrasi bukan tentang siapa yang boleh maju, melainkan tentang rakyat berhak memilih siapa saja yang layak. Dan bahwa pembatasan yang melahirkan kemenangan kotak kosong dan gelombang demonstrasi “turunkan pemimpin” berulang kali, itu bukan demokrasi yang sehat. Itu adalah sistem yang perlu diperbaiki.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
