JAKARTA, Media Karya – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto menilai wacana pembagian jam masuk kantor di Jakarta yang dilontarkan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kemacetan di Jakarta.
Menurut pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini wacana itu tidak akan berdampak Heru Budi Hartono harus memiliki keberanian untuk menjalankan program-program pengendalian lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.
“Saya kira wacana itu tidak akan berdampak. Harusnya seperti di negara-negara maju, terapkan ERP, perluas transportasi umum yang andal dan nyaman, tarif parkir di pusat kota dimahalkan, pajak dinaikkan. Kalau ini, Kadishubnya ketakutan, Heru juga takut menjalankan program itu,” ujar Sugiyanto kepada wartawan, Jum’at (5/5/2023).
Kata SGY, program pengendalian lalu lintas itu telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang diwariskan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.
Salah satunya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mulai menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
“Yang benar itu ERP dijalankan, parkir dibuat mahal, transportasi umum dimaksimalkan lalu bus feeder diperbanyak seperti di kota-kota besar di negara maju. Kalau sekarang, waktunya jam sibuk, ya sibuk semua pakai transportasi pribadi,” bebernya.
SGY meyakini, tidak semua kantor atau perusahaan bisa memindahkan jam kerja pekerjanya. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus gencar menyosialisasikan dan mengajak warga Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum.
“Kemacetan di Jakarta terutama disebabkan karena volume jumlah kendaraan yang terlampau besar. Banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau pun motor. Jadi, Pemprov harus mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ungkapnya.(dri)
