Bawaslu Banten Butuh 33.000 Pengawas TPS Pemilu 2024

- Editor

Sabtu, 6 Januari 2024 - 23:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG, Mediakarya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebutkan  Provinsi Banten membutuhkan sebanyak 33.000 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyukseskan pemilihan umum (pemilu) yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024.

Komisioner Bawaslu Banten, Liah Culiah, di Serang, Banten, Sabtu, mengatakan jumlah pendaftar hingga Jumat (5/1) sudah mencapai 70 persen atau 23.453 pendaftar.

“Untuk jumlah pendaftar hingga saat ini di Provinsi Banten sudah mencapai 70 persen dari kebutuhan 33.000 pengawas TPS,” katanya.

Liah mengatakan, untuk pendaftaran pengawasan TPS akan ditutup pada hari ini hingga pukul 23.59 WIB. Jika tidak memenuhi sesuai kebutuhan maka pendaftaran akan dilakukan perpanjangan.

“Mudah-mudahan hari ini selesai. Hari ini pendaftaran terakhir di jam 23.59 WIB untuk penerimaan berkasnya. Kemungkinan diperpanjang kalau dalam satu kelurahan di beberapa TPS tidak terpenuhi itu diperpanjang,” katanya.

Baca Juga:  IPPS Indonesia: Bencana Sumatra Bukan soal Takdir Semata, Namun Tentang Kesadaran Krisis dan Makna

Meski demikian Liah mengaku optimistis  jumlah pendaftar akan terpenuhi pada hari ini. Karena melihat antusias pendaftar yang begitu tinggi di setiap Kabupaten dan Kota.

“Antusiasnya luar biasa, karena kita ada ketentuan undang-undang baru tahun 2023 usia dari 21 sampai 25 tahun, jadi banyak mahasiswa pada daftar kemudian yang baru lulus sekolah, maka optimistis dapat terpenuhi,” katanya, dilansir dari antara.

Liah mengatakan, terkait aturan usia ini juga diharapkan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti Pemilu 2019 hingga meninggal dunia.

“Mudah-mudah dengan aturan usia yang sekarang bisa menghindari yang sakit-sakit, dan untuk proses selanjutnya akan ada pengumuman administrasi, setelah administrasi wawancara seputar kepemiluan, wilayah, jumlah TPS, wilayah TPS . Yang pasti kita akan banyak soal kepemiluan,” katanya. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi
Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum
Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah
Haidar Alwi: Sapaan Prabowo ke KSP Jenderal Listyo Sigit Cerminkan Komunikasi Kepemimpinan yang Solid
Direktur Program Daksinapati UI Sebut Karhutla 2026 Bukan Takdir, Tapi Pembiaran dan Pengkhianatan Terhadap Negara
FX Rudi Ungkap Rentetan Kebohongan Jokowi yang Membuatnya Kecewa Hingga Pilpres
Analisis Charta Politika: APBN 2025-2026 Bukti Prabowo Bukan Penerus Jokowi
Pengamat Ini Bongkar Skenario Besar di Balik Lengsernya Airlangga dari Ketum Golkar

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 14:17 WIB

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:40 WIB

Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:15 WIB

Haidar Alwi: Sapaan Prabowo ke KSP Jenderal Listyo Sigit Cerminkan Komunikasi Kepemimpinan yang Solid

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:40 WIB

Direktur Program Daksinapati UI Sebut Karhutla 2026 Bukan Takdir, Tapi Pembiaran dan Pengkhianatan Terhadap Negara

Berita Terbaru