Jakarta, Media Karya – Dualisme pengelolaan Planetarium Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, dengan dualisme ini menyebabkan operasional gedung pertunjukan simulasi benda langit Planetarium masih ditutup.
Hal itu pun merugikan masyarakat luas, lantaran tidak bisa berkunjung ke Planetarium.
Dualisme pengelolaan Planetarium itu antara Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana dukungan terhadap pengalokasian anggaran dalam RAPBD DKI 2025 harus disertai dengan kejelasan pengelolaan agar Planetarium dapat segera dibuka kembali untuk publik.
Kondisi dualisme ini mengakibatkan belum terlaksananya perbaikan proyektor dan terhambatnya pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai sarana edukasi dan pemajuan kebudayaan.
“Kami sangat mendukung operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya,” ujar Justin Adrian Untayana di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Justin menekankan bahwa, sebagai perusahaan, PT Jakpro memiliki hak pengelolaan atas fasilitas hasil revitalisasi, tetapi fungsi edukasi publik dan pengembangan sains selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
Kondisi ini disinyalir menimbulkan ketidakpastian dalam managemen pengelolaan, dan masyarakatlah yang akan dirugikan karena terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang penting.
“Planetarium Jakarta bukan hanya obyek wisata, melainkan juga sebagai pemantik minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami di PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium bisa segera melayani masyarakat,” tegas Justin.
Fraksi PSI Jakarta memastikan akan mengawal alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 agar perbaikan proyektor dan operasional Planetarium segera terealisasi. Namun, Justin menekankan bahwa penyelesaian atas dualisme pengelolaan sangat krusial untuk dilakukan secepatnya demi sustainabilitas dari realisasi anggaran tersebut.
“Kami menekankan semangat agar Planetarium Jakarta segera beroperasi kembali dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat. Namun, Pemprov DKI harus memastikan bahwa fasilitas ini dikelola dengan baik dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga,” ungkapnya. (dri)
