Fadjroel: Presiden Hormati Putusan MK dan MA soal TWK Pegawai KPK

- Editor

Selasa, 28 September 2021 - 21:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menyampaikan Presiden Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Fadjroel saat ditanya mengenai sikap Presiden Jokowi terhadap desakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang meminta Kepala Negara turun tangan mengatasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

“Presiden sudah sampaikan kepada media massa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan, jadi beliau menghormati apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung tentang persoalan yang terjadi di KPK,” jelas Fadjroel kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (27/9/2021) seperti dikutip darj Antara.

Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi mengetahui bahwa KPK adalah lembaga independen. Walaupun berada dalam rumpun eksekutif, tetapi KPK, termasuk juga Komnas HAM atau KPU, merupakan lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

“Jadi, Presiden, beliau mengatakan ‘saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan’, jadi beliau menghormati putusan yang sudah diambil MK maupun MA,” kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan BEM SI di KPK menunjukkan bahwa kritik tetap tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan tanpa kritik maka demokrasi tidak akan bisa berkembang.

Baca Juga:  MK Bentuk Mahkamah Kehormatan Atasi Kasus Perubahan Substansi Putusan

“Nah, akan tetapi beliau selalu mengingatkan selain memakai Pasal 28 UUD 1945, tapi juga harus mengikuti Pasal 28 J di mana harus mengikuti undang-undang, kemudian juga terkait dengan aturan agama dan lain-lain. Tapi, terkait undang-undang, selama mahasiswa mengadakan demonstrasi atau siapa pun, termasuk yang terakhir misalnya, yang melakukan demo ketika Presiden dalam perjalanan ke wilayah-wilayah, itu dilindungi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia.

Dalam putusan uji materi Nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Mahkamah Agung juga menolak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021). **

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres
Video Lama Prof. Gema Kembali Viral Usai Gibran Mundur: “Kalau Turunkan Pak Gibran, Langkahi Mayat Kami”
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Diminta Tidak Terjebak Skenario Pengeroposan Gerindra
Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru
Peduli Perjuangan ASN Sufmi Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo
Koalisi Kompak Diam, Adi Suparto: Bukan Tidak Punya Kader, Tapi Takut Duduk di Kursi Panas Gibran
Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis
Prof. Ryaas Rasyid: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres

Kamis, 19 November 2026 - 07:54 WIB

Video Lama Prof. Gema Kembali Viral Usai Gibran Mundur: “Kalau Turunkan Pak Gibran, Langkahi Mayat Kami”

Kamis, 19 November 2026 - 06:30 WIB

Kursi Wapres Kosong, Prabowo Diminta Tidak Terjebak Skenario Pengeroposan Gerindra

Kamis, 19 November 2026 - 00:50 WIB

Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

Rabu, 18 November 2026 - 18:31 WIB

Peduli Perjuangan ASN Sufmi Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo

Berita Terbaru