JAKARTA, Mediakarya – Proyek Rempang Eco City yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dituding sebagai ambisi rezim pemerintah dalam rangka menarik investasi raksasa asing.
Proyek yang dibangun di era Presiden Joko Widodo itu menuai kritik karena dari tahap perencanaannya dinilai mengabaikan kearifan lokal dan hak masyarakat adat.
Tidak hanya itu, PSN itu memicu relokasi ribuan jiwa dan mengancam belasan kampung tua bersejarah serta wilayah adat suku Orang Darat yang telah menetap di pulau tersebut sejak ratusan tahun lalu.
Berdasarkan analisis Indonesia Audit Watch (IAW) ada satu peristiwa yang harus dibaca sebagai titik balik dalam kasus Rempang-Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Bukan karena proyeknya batal, tidak pula karena ada investor baru, namun demikian karena investor yang selama ini dijadikan tameng narasi investasi era Jokowi akhirnya angkat bicara.
Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa pada 3 Februari 2025, Xinyi Glass Holdings Limited, perusahaan yang digadang-gadang sebagai investor utama Rempang Eco-City, menyampaikan jawaban resmi kepada Business & Human Rights Resource Centre.
Di mana dalam surat jawaban Xinyi Glass Holdings Limited disebutkan bahwa selama ini pemerintah mengumumkan investasi Rp174 triliun tanpa pernah memiliki perjanjian atau kontrak yang sah dengan investornya.
“Ini bukan opini liar, namun sebuah pernyataan resmi perusahaan yang tercatat di Bursa Hong Kong. Jawaban Xinyi Glass Holdings Limited ini sekaligus membantah secara langsung seluruh narasi investasi yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2023,” ungkap Iskandar dalam keterangan tertulisnya yag diterima Mediakarya, Minggu (19/7/2026).
Fakta bahwa Xinyi Bukan Pengembang dan Bukan Pengusul
Iskandar mengungkapkan, pernyataan Xinyi itu bukan hanya sekali. Seperti dalam ESG Report 2025 yang diterbitkan 30 April 2026, perusahaan mengulangi dengan tegas bahwa mereka bukan pengembang maupun pengusul Batam Eco-City, dan memutuskan untuk tidak berinvestasi serta tidak melanjutkan pengembangan proyek tersebut.
Menurutnya, perusahaan menjelaskan bahwa pada 2023 memang sempat terjadi pembahasan awal dengan pihak-pihak terkait di Indonesia. Tapi itu hanya pembicaraan awal, itu bukan komitmen, apalagi kontrak!
“Yang lebih menarik lagi, Xinyi juga menjelaskan alasan mereka mundur. Setelah memperoleh gambaran mengenai potensi dampak sosial dan kelestarian lingkungan, khususnya kekhawatiran masyarakat setempat dan kelompok lingkungan terhadap ekosistem mangrove, maka mereka memutuskan tidak berpartisipasi,” jelas pakar auditor ini.
Perusahaan tersebut bahkan sempat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan menyampaikan keputusan tersebut kepada publik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai keterlibatan mereka.
“Ini sangat ironi, di mana Xinyi justru menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang lebih besar daripada pemerintah Indonesia sendiri.
Dia menilai Xinyi mendengar aspirasi warga dan kekhawatiran tentang mangrove dan memilih mundur. Sementara pemerintahan Jokowi dengan segala kekuasaannya memilih terus maju, mengabaikan protes, mengirim aparat, dan menggusur warga. (red)
