JAKARTA, Mediakarya – Sekretaris Jenderal Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi inefisiensi belanja negara hingga Rp480 triliun harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola keuangan negara.
Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Presiden mengungkapkan, sekitar sepertiga APBN atau Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa.
Berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sekitar 40 persen dari belanja tersebut dinilai berpotensi dihemat melalui konsolidasi pengadaan.
“Angka Rp480 triliun tersebut harus dipahami sebagai estimasi potensi penghematan, bukan angka kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan melalui pemeriksaan audit,” ungkap Rasyid seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Senin (16/11/2026).
Namun, kata Rasyid, persoalan mendasarnya tetap sama: ke mana uang rakyat dibelanjakan, sektor mana yang berisiko tidak efisien, dan siapa yang bertanggung jawab?
Dalam perspektif hukum tata negara, kata Rasyid, keuangan negara bukan milik pemerintah ataupun pejabat, melainkan amanat rakyat.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Prinsip tersebut diperkuat Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
“Artinya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat nyata yang diterima masyarakat,” ujar Rasyid.
Rasyid memetakan lima sektor yang paling berisiko menjadi sumber pemborosan:
Pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sektor ini menjadi perhatian utama karena merupakan sumber estimasi potensi penghematan Rp480 triliun. Risiko yang harus diperiksa meliputi penggelembungan harga, spesifikasi tidak sesuai, pengaturan tender, persaingan tidak sehat, proyek fiktif, dan pembayaran yang tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan.
Kedua, belanja perjalanan dinas, rapat, konsultasi, honorarium, dan kegiatan operasional kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Program yang berulang, tumpang tindih, dan tidak menghasilkan manfaat terukur harus dievaluasi.
Ketiga, proyek infrastruktur dan pembangunan fisik. Pengawasan perlu memastikan kesesuaian volume pekerjaan, kualitas konstruksi, perubahan kontrak, dan pembayaran berdasarkan realisasi lapangan.
Keempat, subsidi dan bantuan sosial. Ketidaktepatan penerima, data ganda, penerima fiktif, serta penyimpangan distribusi berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
Kelima, pengelolaan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengawasan harus memastikan seluruh hak penerimaan negara tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
“Seluruh sektor tersebut merupakan peta risiko yang membutuhkan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi atau kebocoran dalam jumlah tertentu pada setiap institusi,” tegas Rasyid.
Siapa yang Harus Bertanggungjawab
Menurut Rasyid, pertanggungjawaban harus ditelusuri berdasarkan kewenangan, keputusan, dan perbuatan masing-masing pihak. Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, bendahara, hingga penyedia barang dan jasa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya.
Pasal 58 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Sementara Pasal 59 mengatur penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian.
Ketentuan tersebut diperkuat PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dalam pengawasan eksternal, BPK memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPKP serta inspektorat kementerian/lembaga dan daerah menjalankan fungsi pengawasan intern. DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.
“Apabila ditemukan kerugian negara, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jika terdapat unsur tindak pidana korupsi, penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001. Namun, inefisiensi tidak otomatis merupakan korupsi. Unsur pidana dan pertanggungjawaban setiap pihak harus dibuktikan,” jelas Rasyid.
Rasyid mendesak pemerintah membuka metodologi penghitungan Rp480 triliun, data pengadaan, perbandingan harga, identifikasi kebutuhan, serta target dan realisasi penghematan. Hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasinya juga harus dapat diketahui publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Reformasi pengadaan melalui konsolidasi kebutuhan, katalog elektronik, transparansi kontrak, pembandingan harga, dan pengawasan independen harus diperkuat tanpa menghilangkan persaingan sehat maupun kebutuhan daerah.
Dia menilai bahwa persoalan uang Rp480 triliun bukan sekadar persoalan administrasi belanja, melainkan ujian terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan uang rakyat menguap karena ketidakefisienan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan.
“Namun, setiap tuduhan harus dibuktikan, setiap kerugian harus dipertanggungjawabkan, dan setiap pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan konstitusi dan undang-undang,” pintanya.
Rasyid menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa akuntabilitas keuangan negara, pengawasan APBN, dan tanggung jawab konstitusional penyelenggara negara merupakan amanat konstitusi dan Undang-undang.
Bahwa uang negara adalah uang rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, setiap penyimpangan harus diperiksa, dan setiap kebijakan anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa besar anggaran dihabiskan, melainkan seberapa besar kesejahteraan rakyat diwujudkan,” pungkas Rasyid. (Ugy)
