JAKARTA, Mediakarya – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 melalui surat yang diserahkan kepada MPR RI.
Dalam pernyataan resminya, Gibran menyatakan pengunduran diri itu diambil atas kesadaran penuh demi kepentingan bangsa, negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut langkah ini bukan karena ketidaksanggupan, melainkan agar pemerintah dapat melangkah lebih tenang, utuh, dan fokus tanpa terbebani polemik.
Di tengah polemik pengunduran diri itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui pamflet yang beredar di grup WhatsApp menyampaikan ucapan “Terima Kasih Mas Gibran Teruslah Berkarya untuk Indonesia.”
Namun bagi Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Yusuf Blegur, ucapan itu tidak mengejutkan sama sekali. Dia menduga, ucapan tersebut tidak merepresentasikan kader Golkar, namun hanya mewakili suara Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.
“Sebab tanpa campur tangan Jokowi, Bahlil tidak mungkin jadi Ketum Golkar seperti sekarang ini. Jadi ucapan ‘Terima Kasih Mas Gibran Teruslah Berkarya untuk Indonesia’ itu sebenarnya bukan merepresentasikan kader Golkar namun itu hanya mewakili suara Bahlil,” ujar Yusuf kepada Mediakarya, Jumat (13/11/2026).
Hutang Budi ke Jokowi
Menurut Yusuf, DPP Golkar merasa kehilangan bukan karena suara kader, melainkan karena Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hutang budi kepada Joko Widodo, yang tak lain adalah orang tua Gibran.
Peran Presiden ke-7 RI Jokowi dalam memberikan “karpet merah” bagi Bahlil untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar pada Agustus 2024, kata Yusuf, hingga saat ini terus menjadi topik perbincangan terbatas di kalangan internal.
Dalam catatan IPPS, setidaknya ada dua sudut pandang yang berkembang, yakni analisis yang melihat adanya pengaruh kekuasaan dan bantahan resmi dari internal partai.
Dalam penilaian IPPS, keterpilihan Bahlil menggantikan Airlangga Hartarto tidak terlepas dari dukungan lingkar kekuasaan saat itu.
“Kami berpandangan, bahwa mustahil bagi Bahlil untuk menduduki kursi Ketum Golkar tanpa restu atau dukungan dari Jokowi. Keterpilihan Bahlil secara aklamasi dianggap sebagai bentuk ‘karpet merah’ dari lingkar kekuasaan yang mempermudah jalannya memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut,” kata Yusuf.
Sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketum Golkar pada Agustus 2024, Bahlil sempat tertangkap kamera berbincang empat mata dengan Jokowi selepas shalat Jumat. Tak lama berselang, Bahlil dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum.
Bahkan, dalam pidato visi dan misinya pada Munas XI Partai Golkar Agustus 2024, Bahlil secara terbuka memuji figur Jokowi dengan sebutan “Raja Jawa”.
“Saat itu, Bahlil mengingatkan para kader Golkar untuk tidak bermain-main dengan sosok tersebut, yang kemudian memicu tafsir publik mengenai kuatnya pengaruh Jokowi di balik naiknya Bahlil,” kata Yusuf.
Jadi, lanjut Yusuf, dalam konteks mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden, pihak yang paling kehilangan adalah Bahlil Lahadalia.
Selain memiliki hutang budi terhadap orang tuanya, posisi Bahlil di Partai Golkar saat ini dinilai kurang kondusif.
“Jadi dalam konteks mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tentunya yang sangat kehilangan adalah Bahlil Lahadalia. Selain memiliki hutang budi terhadap orang tuanya, posisi Bahlil di Partai Golkar saat ini dinilai kurang kondusif,” pungkas Yusuf. (Ugy)
