JAKARTA, Mediakarya – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memprediksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan ambruk jika terseret dalam pusaran kasus-kasus besar yang kini ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Banyak perkiraan PSI ini dengan peristiwa yang terjadi sekarang, pengadilan ijazah Pak Jokowi, pengadilan ijazah Gibran, kemudian ada Pak Listyo yang selalu menjadi pelindungnya, sekarang sudah ditangkap, diperkirakannya akan ambruk partai ini. Wow,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang yang dikutip Mediakarya, Kamis (12/11/2026).
Mahfud menyebut, perkiraan ambruknya PSI itu banyak beredar di publik. Namun dalam konteks yang sama, ia juga menyampaikan analisis politiknya sendiri.
“Ndak, secara analisis politik, ndak mungkin bisa bangun, oleh sebab itu segera dia melompat satu-satu,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, jika analisis itu benar, maka para tokoh yang selama ini berada di lingkaran PSI akan berusaha menyelamatkan diri dengan keluar satu per satu sebelum partai itu benar-benar runtuh.
Ia bahkan mengaku mendapat kabar di tengah rekaman podcast tersebut bahwa ada tokoh terkenal yang sedang menyiapkan konferensi pers untuk mengundurkan diri.
“Wow, kalau ndak salah ada tokoh lagi ketika kita bicara nih, empat menit lalu saya dapat berita ada tokoh yang terkenal di situ juga sedang menyiapkan konferensi pers untuk mengundurkan diri,” ujar Mahfud.
“Ini belum bayangkan akan muncul lagi beberapa kalau analisisnya seperti ini. Iya, semua akan… Ya bisa loh, bisa kenal loh, kayak ini politik loh,” lanjutnya.
Namun Mahfud tidak menyebut mengenai siapa tokoh yang dimaksud, maupun mengenai status hukum mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagaimana disebut dalam diskusi tersebut. Pernyataan mantan Ketua MK dalam podcast itu masih berupa analisis dan informasi yang ia terima saat siaran berlangsung, bukan pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung soal risiko hukum yang bisa muncul dari gerakan politik yang melawan pemerintah jika terbukti didanai dari sumber yang tidak sah.
“Anda kemarin bikin gerakan melawan pemerintah. Dananya dari sini, dari sini, dari sini. Kalau terbukti ada itu ya. Kalau terbukti ada,” kata Mahfud.
Ia menegaskan, pernyataan itu masih bersifat pengandaian. Namun jika aliran dana itu dicari dan terbukti ada, maka konsekuensi hukumnya bisa serius.
“Dan kalau itu dicari-cari nanti bisa saja ketemu loh itu. Bisa saja ini kan masalah lalu lintas kegiatan, lalu lintas keuangan yang masing-masing kadang kalap karena politik bisa enggak terasa,” ujarnya.
Mahfud mengingatkan, dalam politik, aliran keuangan sering kali tidak disadari sebagai pelanggaran hingga akhirnya terungkap dalam proses penegakan hukum.
PSI Dalam Pusaran Isu Besar
Dalam pandangan Mahfud, PSI saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Partai itu selama ini identik dengan dukungan terhadap Joko Widodo dan keluarga Jokowi. Ketika isu ijazah Jokowi dan ijazah Gibran Rakabuming Raka masuk ke ranah pengadilan, ditambah isu dugaan penyadapan ilegal dan isu soal mantan Kapolri, maka tekanan politik terhadap PSI ikut membesar.
Mahfud tidak menyebut PSI secara langsung terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal. Yang ia sampaikan adalah perkiraan publik dan analisis politik tentang dampak beruntun dari peristiwa-peristiwa tersebut terhadap masa depan PSI.
Jika tokoh-tokoh kunci mulai lompat dan mengundurkan diri satu per satu, kata Mahfud, maka secara politik PSI akan kesulitan untuk bangkit dan mempertahankan soliditasnya. “Secara analisis politik, ndak mungkin bisa bangun,” tegasnya. (Edr)
