JAKARTA, Mediakarya – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI periode 2011-2013, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, mempertanyakan motif di balik penempatan ribuan personel Polri di luar struktur organisasi Polri.
Pernyataan itu disampaikan Soleman dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, saat membahas perkembangan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Soleman, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus penyadapan semata. Ia mengajak publik melihat rangkaian peristiwa dalam satu tahun terakhir.
“Kapolri jelas tugasnya apa? Nah dengan tugasnya ini sekarang kalau kita melihat, kalau saya tidak melihat hanya sekedar penyadapan karena intelijen melihat ada namanya, itu adalah apa kelakuan kelakuannya dalam satu tahun terakhir ini kita bisa lihat berturut-turut,” ujar Soleman seperti dikutip Mediakarya, Jumat (13/11/2026).
Soal 4.351 Personel Polri di Luar Struktur
Soleman menyoroti penempatan 4.351 personel Polri di luar struktur.
“Dari penempatan empat ribu tiga ratus lima puluh satu personel Polri di luar struktur. Ada di luar struktur. Untuk apa enggak tahu? Ah itu untuk apa enggak tahu?” kata Soleman.
Ia menyebut, dari jumlah tersebut, sekitar 300 orang berada di level manajerial, sementara sekitar 4.000 lainnya berada di luar struktur.
“IPB harus tahu nanti kalau ada tiga ratus, tiga ratus di manajerial itu jelas empat ribu di luar struktur,” ujarnya.
Soleman kemudian mengaitkan penempatan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut Pasal 28 ayat 3 tentang izin penempatan Polri di luar struktur.
Menurut Soleman, yang mengaku mengikuti langsung persidangan di MK, putusan MK bersifat final and binding. Namun, ia menilai Kapolri justru tetap menempatkan personel di luar struktur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10.
“Lalu kemudian ketika MK mencabut pasal dua puluh delapan ayat tiga tentang izin menempatkan Polri di luar struktur, Kapolri melakukan pembangkangan dengan membuat PP sepuluh tetap menempatkan padahal kita tahu putusan MK itu final and binding,” ujar Soleman.
“Tapi ada upaya Kapolri untuk tetap menempatkan Polri ini di luar struktur,” lanjutnya.
Pertanyaan yang Baru Terjawab
Soleman mengaku selama ini mempertanyakan mengapa penempatan di luar struktur itu begitu dipertahankan, padahal pada Januari lalu Kapolri sendiri menyatakan Polri masih kekurangan ratusan ribu personel.
“Pertanyaanlah kalau kami bertanya untuk apa di luar struktur? Kenapa harus ngotot begitu padahal pada bulan Januari Kapolri sendiri menyatakan polisi masih kurang sekitar sekian ratus ribu. Tapi tetap menempatkan di luar. Ini di MK loh. Saya ikut. Waktu sidang di MK. Sehingga tahu itu pas,” kata Soleman.
Menurut Soleman, pertanyaan itu baru menemukan jawabannya setelah kasus dugaan penyadapan ini mencuat.
“Nah pertanyaan saya baru terjawab sekarang. Loh kenapa begitu ngotot oh ternyata ada penyadapan ini wah berarti ini kita harus menarik. Ada apa dengan penempatan Kapolri ini,” ujar Soleman.
Kaitan dengan Indonesia Gelap?
Di akhir pernyataannya, Soleman mengajak publik untuk menelusuri lebih jauh apakah ada hubungan antara penempatan personel di luar struktur tersebut dengan berbagai dinamika politik belakangan ini.
“Apakah ada hubungan dengan kita bicara sini tentang Indonesia gelap apakah ada hubungan dengan situ marah-marah di sini gara-gara ada tentara katanya eh demo,” ujar Soleman.
Soleman menegaskan, sebagai mantan Kabais, ia melihat persoalan ini harus dibaca sebagai rangkaian, bukan peristiwa tunggal.
Untuk itu ia meminta agar aparat penegak hukum dan publik menelusuri secara terbuka, untuk apa penempatan ribuan personel di luar struktur itu dilakukan, dan apakah ada kaitannya dengan dugaan penyadapan ilegal yang kini sedang diusut Bareskrim Polri. (Adt)
