Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Dr. Adi Suparto (Foto:Ist)

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Dr. Adi Suparto (Foto:Ist)

JAKARTA, Mediakarya –  Pakar komunikasi politik, Dr. Adi Suparto, menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menandai babak baru dalam arsitektur hukum nasional.

Setelah bergulir hampir 18 tahun, ketukan palu di Kompleks Parlemen Senayan ini, menurut Adi, tidak hanya menjawab penantian panjang masyarakat, tetapi juga membawa perubahan mendasar pada dua sisi krusial, desain hukum acara pidana dan upaya pemulihan ekonomi publik.

Dari sudut pandang hukum acara, Adi menyebut regulasi ini menghadirkan terobosan signifikan melalui pelembagaan mekanisme perampasan aset berbasis objek atau non conviction based asset forfeiture (gugatan in rem) sebagai pelengkap mekanisme konvensional yang berbasis pemidanaan pelaku (in personam).

“Selama puluhan tahun, sistem peradilan pidana kita terikat pada asas bahwa penyitaan dan perampasan harta hasil kejahatan hanya dapat dieksekusi apabila pelaku telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Adi dalam keterangan tertulisnya kepada Mediakarya, Jumat (20/11/2026).

Akibatnya, kata Adi, ketika tersangka melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau mengalami gangguan kejiwaan permanen, proses hukum terhenti dan harta hasil kejahatan tetap aman di tangan pelaku maupun ahli warisnya.

“Undang-undang yang baru disahkan ini memutus kebuntuan prosedural tersebut. Negara kini dapat mengajukan permohonan perampasan langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari atau digunakan sebagai sarana tindak pidana, tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelakunya,” ujar Adi.

Mekanisme ini, jelasnya, menggunakan standar pembuktian yang berimbang di muka persidangan, disertai kewajiban perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Meski demikian, Adi memberi catatan kritis. Kalangan akademisi dan pegiat hukum menyoroti absennya ketentuan mengenai penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (illicit enrichment atau unexplained wealth).

“Tanpa norma tersebut, beban pembuktian negara untuk menautkan suatu aset dengan tindak pidana asal (asset-crime nexus) tetap memerlukan kerja keras penyidik,” ujarnya.

Selain itu, Adi menyoroti penyempitan cakupan tindak pidana asal, seperti dikeluarkannya delik perpajakan, serta belum tercantumnya kewenangan eksplisit bagi KPK dalam mengeksekusi perampasan aset.

“Itu menjadi pekerjaan rumah harmonisasi prosedur antara KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Adi.

Dampak Ekonomi dan Pemulihan Hak Korban

Baca Juga:  Airlangga Mengaku Belum Dengar Soal Isu Partai Demokrat Masuk Kabinet

Pada dimensi ekonomi, Adi menilai kehadiran undang-undang ini menggeser orientasi penegakan hukum dari sekadar memberikan efek jera badan (_retributive_) menuju pemulihan kerugian ekonomi secara nyata (_restorative_).

“Selama ini, tingkat pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara korupsi masih jauh dari nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga membebani kapasitas fiskal dan menghambat pembangunan,” jelas Adi.

Dengan memotong motif ekonomi kejahatan melalui perampasan aset secara cepat, negara memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan kekayaan publik sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berintegritas.

Lebih jauh lagi, regulasi ini membawa angin segar bagi perlindungan ekonomi masyarakat luas. Cakupannya tidak hanya menyasar korupsi, tetapi juga tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian rakyat, seperti investasi bodong, perdagangan saham ilegal, hingga kejahatan keuangan digital.

“Dalam banyak kasus sebelumnya, aset pelaku kejahatan finansial kerap disita untuk negara sehingga para korban justru tidak mendapatkan ganti rugi sepeser pun. Kini, undang-undang membuka ruang bagi pengembalian aset rampasan secara langsung kepada para korban yang berhak, sehingga daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga korban dapat dipulihkan,” ubgkapnya.

Rekomendasi Regulasi Pelaksana dan Pengawasan Publik

Agar undang-undang ini tidak berhenti sebagai macan kertas atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum, Adi merekomendasikan pemerintah segera menindaklanjutinya melalui dua langkah strategis.

Pertama, merumuskan peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) secara cermat, partisipatif, dan tepat waktu.

“Aturan turunan tersebut wajib memperjelas tata kelola penyimpanan serta pemeliharaan aset agar nilainya tidak menyusut, merinci mekanisme restitusi yang sederhana bagi masyarakat korban penipuan, serta menuntaskan protokol koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam penelusuran aset,” ujar Adi.

Kedua, menjamin keterbukaan akses informasi bagi pengawasan publik. Kewenangan negara yang besar untuk merampas hak kebendaan warga negara harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Menurutbdia, sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang diamanatkan regulasi ini seyogianya memuat dashboard pelaporan berkala yang dapat diakses masyarakat luas, termasuk melibatkan perwakilan unsur masyarakat sipil dan akademisi dalam badan pengawas independen.

“Dengan peraturan pelaksana yang presisi dan pengawasan publik yang berlapis, Undang-Undang Perampasan Aset akan benar-benar berdiri tegak sebagai instrumen keadilan yang memulihkan hak rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa,” tuturnya. (Ugy)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng
Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X
Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo
Mahfud MD Bongkar Operasi Pengalihan: Angka Fantastis yang Disebut Gema Hanya Untuk Selamatkan Gibran
Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres
Video Lama Prof. Gema Kembali Viral Usai Gibran Mundur: “Kalau Turunkan Pak Gibran, Langkahi Mayat Kami”
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Diminta Tidak Terjebak Skenario Pengeroposan Gerindra
Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:21 WIB

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban

Jumat, 20 November 2026 - 09:02 WIB

Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X

Jumat, 20 November 2026 - 07:25 WIB

Mahfud MD Bongkar Operasi Pengalihan: Angka Fantastis yang Disebut Gema Hanya Untuk Selamatkan Gibran

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres

Berita Terbaru