NCW Minta Pemkot Bekasi Tidak Tebang Pilih dalam Penertiban Bangli

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 13:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plaza Pemkot Bekasi (Foto: Ist)

Plaza Pemkot Bekasi (Foto: Ist)

BEKASI, Mediakarya – Penertiban dan pembongkaran bangunan liar yang dilakukan jajaran Kecamatan Bekasi Barat pada Kamis (19/11/2026) mendapat apresiasi dari Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare menegaskan, penertiban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban dan tata ruang kota. Namun demikian, jangan sampai ketegasan pemerintah hanya terlihat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil.

Herman juga meminta pemerintah berani mengevaluasi persoalan pembangunan berskala besar yang diduga bermasalah dan menyangkut kepentingan publik.

“Kalau pemerintah berani menertibkan bangunan masyarakat kecil, pemerintah juga harus berani mengevaluasi pembangunan berskala besar. Aturan harus berlaku untuk semua, bukan hanya kepada mereka yang lemah,” ungkap Herman dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Jumat (20/11/2026).

Sementara itu, Ketua Bidang Investigasi NCW DPD Bekasi Raya, Endi Arbianto atau yang akrab disapa Bewok, menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan penertiban bangunan liar. Yang dipersoalkan adalah konsistensi penegakan aturan.

“Kami berada di lapangan dan melihat langsung kegiatan penertiban. Kami tidak mempersoalkan pemerintah menertibkan bangunan liar. Silakan tegakkan aturan. Tetapi pertanyaan kami, apakah keberanian yang sama juga dimiliki pemerintah ketika harus mengevaluasi pembangunan yang diduga bermasalah dengan tata ruang dan fungsi sungai?” ujar Bewok.

Ia secara khusus menyoroti kawasan Kota Bintang, terkait dugaan penyempitan dan pengalihan arah aliran Sungai Cakung yang berdasarkan informasi awal yang diterima NCW, pernah mendapat teguran dari pihak kementerian.

“Persoalan Sungai Cakung ini jangan dianggap selesai begitu saja. Kalau memang pernah ada teguran dari kementerian, publik berhak mengetahui apa isi teguran tersebut, bagaimana respons pemerintah daerah, apa tindak lanjutnya, dan apakah persoalan yang menjadi perhatian itu sudah diselesaikan atau belum,” tegas Bewok.

Soroti Proses Perizinan Periode Sebelumnya

Bewok juga mempertanyakan proses pembangunan kawasan Kota Bintang pada periode sebelumnya, khususnya terkait kewenangan perizinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan.

Baca Juga:  NCW: Sebegitu Kebal Hukumnya Dony Sirait? Dua Kasus Menjerat, Jabatan Masih Aman

“Siapa saja pejabat yang saat itu memiliki kewenangan dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan? Apakah seluruh prosedur sudah dijalankan? Apakah fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya? Ini yang harus dibuka dan dievaluasi, bukan malah dibiarkan menjadi pertanyaan tanpa jawaban,” katanya.

Menurut Bewok, evaluasi tersebut bukan untuk menghakimi atau menuduh pihak tertentu, melainkan untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai masyarakat kecil dengan mudah ditertibkan, sementara persoalan pembangunan yang lebih besar justru tidak pernah diperiksa secara terbuka. Kalau tidak ada pelanggaran, silakan tunjukkan dokumen dan hasil pemeriksaannya. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum. Sederhana saja,” lanjutnya.

Bidang Investigasi NCW menyatakan akan menelusuri kembali dokumen perizinan, riwayat pembangunan, pengawasan, kondisi aliran Sungai Cakung, serta tindak lanjut atas teguran kementerian yang pernah disampaikan.

“Kami tidak mau bekerja berdasarkan asumsi atau sekadar mengikuti isu. Kami akan menelusuri dokumen, mengumpulkan informasi, dan mencocokkan fakta di lapangan. Kalau ada persoalan, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya,” tandas Bewok.

NCW DPD Bekasi Raya meminta Wali Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan tersebut. NCW menilai wali kota saat ini telah lama menjadi bagian dari struktur birokrasi Pemerintah Kota Bekasi, sehingga diharapkan memahami perjalanan kebijakan dan pembangunan daerah pada periode sebelumnya.

Untuk itu, NCW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkot Bekasi agar melaksanakan penertiban bangunan yang melanggar aturan secara merata dan tanpa tebang pilih. Kemudian, membuka dokumen perizinan dan kronologi pembangunan kawasan Kota Bintang.

“Kami juga meminta Pemkot Bekasi untuk mengevaluasi dugaan penyempitan dan pengalihan aliran Sungai Cakung. Tidak hanya itu, pihak Pemkot juga harus menjelaskan tindak lanjut teguran kementerian terkait persoalan tersebut. Selain itu, memeriksa proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan oleh instansi terkait,” tutupnya.

 

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
Kurang Fasilitas Dan Patok Tarif Tiket Tinggi, Wisata Air Kalimalang Sepi Peminat
Lewat Anduk Bangbek, Disdukcapil Kota Bekasi Jemput Bola Layani Warga Berkebutuhan Khusus
Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung
Wali Kota Bekasi Resmikan Empat Rumah Hasil Program Rutilahu di Mustikajaya
Wali Kota Bekasi dan KDM Resmikan WAKABE, Kalimalang Disulap Jadi Destinasi Wisata Air
Kontingen Kota Bekasi Bidik 200 Emas demi Kunci Gelar Juara Umum Porprov XV Jabar 2026
Wawali Bekasi Tinjau Venue Porprov XV Jabar 2026, Serahkan Medali Emas dan Apresiasi Perjuangan Atlet

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 14:54 WIB

Kurang Fasilitas Dan Patok Tarif Tiket Tinggi, Wisata Air Kalimalang Sepi Peminat

Jumat, 20 November 2026 - 07:34 WIB

Lewat Anduk Bangbek, Disdukcapil Kota Bekasi Jemput Bola Layani Warga Berkebutuhan Khusus

Kamis, 19 November 2026 - 07:40 WIB

Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung

Kamis, 19 November 2026 - 07:15 WIB

Wali Kota Bekasi Resmikan Empat Rumah Hasil Program Rutilahu di Mustikajaya

Berita Terbaru