NCW: Sebegitu Kebal Hukumnya Dony Sirait? Dua Kasus Menjerat, Jabatan Masih Aman

- Editor

Rabu, 18 November 2026 - 07:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua NCW Bekasi Raya Herman Parulian Simaremare (Foto: Ist)

Ketua NCW Bekasi Raya Herman Parulian Simaremare (Foto: Ist)

BEKASI, Mediakarya – Kesabaran publik Bekasi sudah habis. Ketua DPD Nasional Corruption Watch (NCW) Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, melontarkan desakan paling keras kepada Polres Metro Bekasi agar segera periksa terlapor Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, Dony Sirait, dalam kasus dugaan penghinaan terhadap wartawan.

Desakan itu disampaikan Herman karena hingga aksi damai jilid 2 akan digelar, perkara ini dinilai masih jalan di tempat. Belum ada tersangka. Belum ada kejelasan. Laporan sudah masuk, korban sudah jelas, terlapor sudah jelas, tapi penegakan hukum justru senyap.

Herman mengingatkan Polres Metro Bekasi pada imbauan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk merespons cepat setiap laporan masyarakat tanpa menunggu kasus tersebut viral di media sosial.

Arahan itu adalah bagian dari visi kepemimpinan Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat” sejak dilantik pada Oktober 2026 lalu.

“Hingga akan digelarnya aksi damai jilid 2 kasus dugaan penghinaan terhadap wartawan, namun belum juga ada status tersangka dalam perkara tersebut. Artinya, ini jadi preseden buruk di tengah upaya Kapolri dalam rangka memperbaiki institusinya akibat kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah jenderal,” tegas Herman saat diskusi daring bersama Mediakarya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Herman, di upaya Kapolri tengah berjuang memperbaiki citra Polri yang hancur akibat kasus penyadapan ilegal, Polres Metro Bekasi justru dinilai lamban dalam menangani kasus laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan.

Jika laporan yang sudah viral saja tidak ditindak, bagaimana dengan laporan rakyat kecil yang tidak viral? Apakah harus viral dulu baru diproses? Apakah slogan Polisi Bersama Masyarakat hanya jargon di atas kertas?

“Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan setara di mata hukum tanpa diskriminasi, equality before the law,” ujar Herman.

Bagi NCW, jabatan Kepala Dinas bukan tameng hukum. Tidak ada alasan penyidik menunda pemeriksaan hanya karena terlapor adalah pejabat.

Baca Juga:  Dalam Sepekan Dua Anggota DPR dari Golkar jadi Tersangka

Dalam kesempatan itu, NCW Bekasi Raya juga menagih komitmen Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja untuk mencopot Kadis LH Dony Sirait.

Padahal sebelumnya Asep mengancam akan mencopot Kadis LH buntut dari penghinaan dirinya terhadap wartawan. Ancaman itu kini dipertanyakan. Janji tinggal janji?

“Hingga saat ini Dony masih menjabat Kadis LH. Tidak hanya itu Dony Sirait juga masih berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran air sungai di lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi,” katanya.

Ini yang membuat publik geleng-geleng kepala. Menyandang status tersangka dalam kasus TPA Burangkeng hingga saat ini belum ada proses hukumnya, apalagi kasus dugaan penghinaan terhadap wartawan.

Publik saat ini justru berasumsi bahwa sebegitu kebal hukumnya seorang Dony Sirait. Dua kasus menjeratnya. Satu sudah tersangka, satu lagi dilaporkan. Tapi keduanya mandek. Jabatan masih aman. Kursi Kadis LH masih diduduki.

Kasus penghinaan ini bermula dari dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap wartawan di Kantor DLH Kabupaten Bekasi yang viral pada 6 Oktober 2026 lalu. Sudah lebih dari sebulan berlalu. Aksi Jilid 1 sudah digelar 15 Oktober 2026. Aksi Jilid 2 sudah di depan mata. Tapi tersangka tak kunjung ditetapkan.

NCW menegaskan, jika Polres Metro Bekasi bergerak cepat dan transparan, kepercayaan publik terhadap Polri di Bekasi bisa pulih. Sebaliknya, jika dibiarkan berlarut-larut, publik akan menyimpulkan sendiri di Bekasi, pejabat bisa kebal hukum, wartawan bisa dihina, dan laporan bisa diendapkan.

Kini bola panas ada di dua tangan: Polres Metro Bekasi dan Bupati Asep Surya Atmaja. Polres ditantang untuk memeriksa dan menetapkan tersangka. Bupati ditantang untuk membuktikan ancamannya mencopot Dony Sirait bukan sekadar gertak sambal.

Jika keduanya tetap diam, jangan salahkan rakyat jika Aksi Jilid 2 berubah menjadi gelombang yang lebih besar. (Pri)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Irjen Eko Hadi Di-PTDH, Sempat Menyesal dan Minta Maaf di Sidang Etik
Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso, Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Kapolda Jatim Bongkar Borok Reskrim, Dari LP Sampai Tetapkan Tersangka Bayar
Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina
Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?
Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal
KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:43 WIB

Irjen Eko Hadi Di-PTDH, Sempat Menyesal dan Minta Maaf di Sidang Etik

Rabu, 18 November 2026 - 07:24 WIB

NCW: Sebegitu Kebal Hukumnya Dony Sirait? Dua Kasus Menjerat, Jabatan Masih Aman

Selasa, 17 November 2026 - 12:17 WIB

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso, Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 17 November 2026 - 08:58 WIB

Kapolda Jatim Bongkar Borok Reskrim, Dari LP Sampai Tetapkan Tersangka Bayar

Senin, 16 November 2026 - 14:50 WIB

Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina

Berita Terbaru