DPRD DKI Desak Inspektorat dan BPK Audit Dana Subsidi Transjakarta

- Editor

Rabu, 27 Oktober 2021 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan. (Ist)

Bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan. (Ist)

JAKARTA,  Mediakarya – Legislator DKI Jakarta mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Hal ini menyusul insiden kecelakaan maut yang menewaskan dua orang di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Senin (25/10/2021) pagi lalu.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim mengatakan, DPRD DKI dan Pemprov DKI telah mengucurkan dana subsidi untuk Transjakarta sekitar Rp 1 triliun lebih pada 2021. Terbaru, pemerintah telah memberikan subsidi sekitar Rp 775 miliar kepada Transjakarta melalui pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD perubahan 2021.

“Inspektorat dan BPK harus turun dalam kondisi Transjakarta yang seperti ini. Periksa kelaikan bus, perekrutan sopir dan lain sebagainya,” ujar Afni dari Fraksi Demokrat pada Rabu (27/10/2021).

Afni mengatakan, subsidi diberikan untuk menunjang berbagai keperluan operasional Transjakarta, seperti membayar gaji karyawan dan sebagainya. Termasuk, kata dia, meringankan tarif bus selama ini, sehingga setiap penumpang hanya dibebankan Rp 3.500 per orang.

“Kejadian ini memberikan citra yang buruk kepada pemerintah, dalam hal ini DPRD dan Pemprov DKI. Karena tujuan subsidi itu kan agar masyarakat yang naik Transjakarta bukan sekadar transportasi massal, tapi aman dan nyaman,” kata Afni.

Baca Juga:  Berkah Bulan Ramadhan Dirasakan Bagi Para Pedagang

Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti naiknya nilai subsidi yang diajukan Transjakarta menjadi Rp 3,2 triliun pada 2022 ini. Dengan angka yang sebesar itu, dia menginginkan pelayanan Transjakarta lebih maksimal untuk masyarakat.

Apalagi keberadaan bus Transjakarta ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar beralih memakai angkutan umum dari kendaraan pribadi. Jangan sampai kecelakaan maut, membuat masyarakat khawatir naik Transjakarta.

“Jadi ini harus ada evaluasi, karena ada kaitannya juga dengan subsidi Transjakarta yang diberikan Pemda DKI. Total pada 2022 yang kami bayarkan kepada Transjakarta itu Rp 3,2 triliun, tapi kalau pelayanannya tidak memuaskan konsumen itu kan buat apa kami bayarkan subsidinya,” ketus dia.

Seperti diketahui, dua armada Transjakarta milik operator Bianglala Metropolitan dengan nomor body BMP 211 dan BMP 240 mengalami kecelakaan saat melintas di sekitar wilayah MT Haryono, Jakarta Timur. Akibatnya, dua orang meninggal dunia sementara puluhan lainnya luka-luka. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Persoalan Tanah Sejak 2017, G Nyoman Tio Rae Tempuh Jalur Hukum ke Mabes Polri
Dinilai Politisi Prematur, Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq Maju Ketua Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan
Pasca Suami Dicokok KPK, Posisi Ranny Fahd Arafiq di Panggung Politik Melemah
IPPS: Seleksi Sekda Kota Bekasi Harus Jadi Tolok Ukur Nasional Berbasis Merit
Ribuan Buruh Dari Bekasi Dan Karawang Bergerak Ke Jakarta Dapat Pengawalan Petugas
Calon Sekda Kota Bekasi Harus Miliki Rekam Jejak Bersih dan Bebas dari Kepentingan Politik
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Desak DPRD DKI Turun ke Bantargebang
Dari Jakarta ke New York, PAM JAYA Bawa Prestasi Pengelolaan Air ke Forum Global PBB

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 00:10 WIB

Persoalan Tanah Sejak 2017, G Nyoman Tio Rae Tempuh Jalur Hukum ke Mabes Polri

Kamis, 24 September 2026 - 16:53 WIB

Dinilai Politisi Prematur, Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq Maju Ketua Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan

Kamis, 24 September 2026 - 15:31 WIB

Pasca Suami Dicokok KPK, Posisi Ranny Fahd Arafiq di Panggung Politik Melemah

Kamis, 24 September 2026 - 11:02 WIB

Ribuan Buruh Dari Bekasi Dan Karawang Bergerak Ke Jakarta Dapat Pengawalan Petugas

Kamis, 24 September 2026 - 07:04 WIB

Calon Sekda Kota Bekasi Harus Miliki Rekam Jejak Bersih dan Bebas dari Kepentingan Politik

Berita Terbaru