JAKARTA, Mediakarya – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, menilai pidato pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai drama politik lanjutan yang tidak boleh dipercaya begitu saja.
Menurut Didik, pidato itu memang memukau, bernuansa kenegarawanan, dan dirancang untuk meluluhkan hati masyarakat awam.
“Pasca mengundurkan diri Gibran membuat pidato yang memukau. Tapi tidak usah percaya karena itu drama lanjutan dari drama pencalonan sebelumnya. Menurut saya pidato itu bagus, punya makna mendalam dan saya yakin pasti pengaruhnya akan meluluhkan hati masyarakat awam sebagai orang yang dikorbankan,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Jumat (13/11/2026).
Namun, Didik menilai pidato itu palsu. Alasannya, sehari sebelumnya Gibran disebut telah berjanji kepada Presiden akan fight di pengadilan, lalu esoknya justru menyampaikan keputusan mundur demi bangsa.
“Saya yakin pidato itu palsu karena sehari sebelumnya telah membohongi presiden akan fight di pengadilan. Lalu esoknya pidato keputusan ini demi bangsa kepentingan yang lebih besar. Hanya dalam jarak waktu kurang sehari ada dua perkataan yang bertolak belakang dari dirinya,” kata Didik.
“Ini adalah permainan image ‘playing the victim’, yang dimainkan banyak politisi dan Jokowi sendiri selama 10 tahun lebih berkuasa,” lanjutnya.
Pidato Naif dan Manipulasi Konstitusi
Didik juga mengkritik pengakuan Gibran dalam pidato yang mengaku menerima tawaran ikut Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto dan menyebut keputusannya bukan hal yang direncanakan sebelumnya.
Menurut Didik, pengakuan itu sangat naif secara faktual. Pidato Gibran terkesan hebat ‘di-setting’ bernuansa kenegarawanan, yang mengaku menerima tawaran ikut pilpres bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
“Gibran mengakui keputusannya bukan hal yang direncanakan sebelumnya. Pengakuan seperti ini sangat naif karena secara faktual pencalonan ini merupakan proses yang terjadi sebelumnya,” ujar Didik.
Didik menilai, Jokowi hampir sukses dengan dukungan semua partai untuk masuk periode ketiga, tetapi pecah dengan PDIP setelah Megawati mengganjal nafsu politiknya.
“Pidato Gibran seakan heroik anak muda mesti dikoreksi karena itu sebenarnya manipulasi konstitusi, yang merupakan derivasi nafsu politik Jokowi,” katanya.
Dalam pidatonya, Gibran dengan santun menyampaikan rasa bersalah telah mengecewakan partai, dan secara khusus mengakui ada peran besar PDIP, partai yang membesarkannya.
Menurut Didik, pidato itu justru mendiskualifikasi partai yang ingin tetap di jalur legal dan tidak ingin Jokowi melanggar konstitusi menjadi presiden tiga periode.
“Jadi pidato Gibran diakui sangat hebat hendak membalikkan fakta bagaimana pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan dibersihkan lewat momentum ini. Jangan-jangan sejarah Jokowi merusak institusi bernegara bisa lenyap dengan pidato ala ‘playing victim’ seperti ini,” ujar Didik.
PDIP sendiri, kata Didik, sudah menjawab drama pidato Gibran tersebut. Pengunduran diri dan pidato bernuansa pengorbanan untuk bangsa tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap proses kelembagaan dan aspek konstitusional di balik pencalonannya.
“Drama yang memukau sekarang ini, menurut PDIP, tidak boleh menghilangkan substansi sejarah perusakan institusi dan konstitusi tetapi harus menjadi momentum koreksi nasional untuk memulihkan etika demokrasi dan supremasi hukum,” kata Didik.
Didik mengajak menganalisis drama politik yang terjadi secara lebih mendalam. Menurutnya, asal muasalnya adalah Jokowi sebagai aktor utama, yang tidak rela berhenti berkuasa setelah kekuasaannya selesai.
“Setelah berakhir menyelesaikan masa jabatannya, seorang pemimpin akan dihadapkan pada dua pilihan pribadi, yaitu meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas konstitusi atau terus berusaha mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu atau anggota keluarga. Jokowi memilih yang kedua,” ujar Didik.
“Pilihan ini adalah pilihan nafsu kekuasaan pribadi dan hendak menjalankan kekuasaan melalui antek-anteknya, seperti Giring, Raja Juli, Kodari dan lainnya. Aparat hukum dipakai untuk terus berkuasa secara ilegal di luar pemerintah yang resmi. Tetapi skandal penyadapan terbuka dan praktis menghentikannya,” lanjutnya.
Didik menilai, Jokowi meninggalkan Megawati dan partai yang membesarkannya untuk maksud terus berkuasa. Dukungan kepada Prabowo tidak gratis tetapi dikalkulasi sebagai saham politik.
Ia membandingkan dengan Barack Obama yang mendukung Joe Biden tanpa meminta imbalan pengaruh, kekuasaan, maupun jatah menteri. Dukungan Obama, kata Didik, diberikan karena keyakinan akan demokrasi.
“Tetapi kolaborasi Jokowi mendukung Prabowo yang didasarkan pada kepentingan pribadi menimbulkan komplikasi pasca kekuasaan. Dukungan politik Jokowi ke Prabowo menghasilkan sukses dan kemenangan tetapi menimbulkan masalah ‘kekuasaan’ pasca kekuasaan,” kata Didik.
Matahari Kembar dan Loyalitas Ganda
Menurut Didik, kolaborasi ala Jokowi adalah praktik ilegal di luar konstitusi. Tidak tersedia dasar yang memadai untuk meneruskan pola kolaborasi yang terus meminta imbalan jabatan atau bagian kekuasaan sebagai syarat dukungan.
Praktik ini kemudian menjadikan politik Indonesia tidak bebas dari pengaruh kekuasaan di luar kekuasaan. Kabinet yang terbentuk merupakan pembagian bersama karena Jokowi yang sudah tidak berkuasa masih tetap ingin meneruskan kekuasaannya lewat menteri-menteri yang menjadi antek-anteknya.
“Loyalitas ganda terjadi di dalam kabinet sampai terjadi skandal penyadapan yang kontroversial karena loyalitasnya tidak kepada pemerintahan yang sah tetapi pada pengaruh kekuasaan di luarnya,” ujar Didik.
“Jokowi mendukung Prabowo berhasil menempatkan banyak menteri di dalamnya karena kesepakatan jatah imbalan kekuasaan jika menang.
“Lalu dengan kiprah antek-anteknya di dalam kabinet terus berkuasa dan memiliki separuh saham politik sehingga komplikasi kabinet terjadi karena adanya matahari kembar. Kekuasaan presiden yang legal menjadi lemah dan tidak fokus dalam menjalankan program-programnya,” ungkapnya.
Didik menyebut praktik kekuasaan pasca kekuasaan ini diciptakan Jokowi dalam demokrasi Indonesia yang baru beberapa dekade berjalan. Ini menjadi penyakit demokrasi Jokowi yang semestinya tidak terjadi.
“Praktik kekuasaan pasca kekuasaan yang dilakukan Jokowi ini adalah persoalan sangat serius dalam demokrasi Indonesia. Seorang presiden yang berkuasa dan berpengaruh telah berakhir secara konstitusional, tetapi pengaruh politiknya tidak ikut berakhir, bahkan berpotensi menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat,” kata Didik.
“Ini bisa dilakukan oleh seorang Jokowi dan tidak pernah dan tidak mau dilakukan oleh presiden sebelumnya, SBY, Megawati atau pun Habibie,” lanjutnya.
Menurut Didik, setelah gagal merancang berkuasa tiga periode, Jokowi melakukannya sehingga meskipun tidak lagi memiliki mandat konstitusional, tetapi tetap berusaha terus berkuasa melalui kabinet dan jaringan politiknya yang sudah dibangun satu dekade.
“Mantan presiden harus beretika dan menjadi negarawan, seperti SBY, Megawati, dan Habibie bukan menjadi hantu sebagai penguasa bayangan,” tegas Didik.
Dorong UU Etika Mantan Presiden
Didik menilai apa yang dipraktikkan Jokowi berbahaya karena presiden sah dapat kehilangan kemandirian. Rakyat memilih seorang presiden untuk memerintah, tetapi keputusan-keputusan bahkan yang strategis justru ditentukan pihak lain, mandat elektoral mengalami distorsi.
“Menteri atau pejabat yang resmi ikut Prabowo dan yang menjadi antek-antek ikut keputusan Jokowi. Ada kehendak mantan penguasa selain arahan presiden aktif. Akibatnya, keputusan menjadi lambat dan koordinasi melemah karena komplikasi kekuasaan. Akhirnya demokrasi berjalan di luar jalur resmi. Pertanggungjawaban demokratis menjadi kabur,” ujar Didik.
Karena itu, Didik mendesak parlemen tidak diam. Berdasarkan praktek buruk kekuasaan pasca kekuasaan ini, maka harus ada solusi konstitusi. Parlemen tidak boleh diam tapi harus berpikir dan menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki demokrasi.
Menurut dia, Undang-undang etika mantan presiden bisa menjadi inisiatif DPR yang mengatur mantan Presiden agar tidak menjadi rakus kekuasaan menjadi penguasa bayangan, yang dapat mengganggu presiden yang sah berikutnya.
“Perlu ada Undang-undang etika pascakepresidenan Indonesia dapat mempertimbangkan pengaturan khusus mengenai etika, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah,” pungkasnya.
