JAKARTA, Media Karya – Mencuatnya usulan pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) dan Pelabuhan Tanjung Priok oleh Pemprov DKI Jakarta cukup menarik perhatian publik. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI, Yusuf setelah status Ibu Kota Negara (IKN) dicabut.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta Haji Rasyidi menyatakan, usulan tersebut perlu dikaji lebih dalam. Bukan tanpa alasan, menurutnya, pemindahan pengelolaan yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak mudah terealisasi.
“Kalau diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta, prosesnya juga panjang. Penerimaan aset-aset tersebut tidak segampang itu,” kata Rasyidi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Lebih lanjut anggota Fraksi PDIP itu menyarankan, agar usulan atau wacana pengalihan aset GBK atau pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, ditinjau ulang.
“Kalau pengelolaan aset (GBK dan Pelabuhan Tanjung Priok) diserahkan ke Pemprov DKI, maka tanggung jawab Pemprov menjadi sangat besar, saya justru khawatir bukannya makin efisien tetapi justru makin tidak efisien,” ujar Ketua Baitul Muslimin DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI mengelola GBK dan Pelabuhan Tanjung Priok setelah status Ibu Kota Negara dicabut. Selama ini, baik GBK maupun Pelabuhan Tanjung Priok merupakan aset pemerintah pusat
Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Yusuf meyakini, apabila kedua aset tersebut diserahkan dan dikelola pemerintah daerah, bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat tentang aturan di bawahnya Undang-Undang DKJ. Apakah aset tadi, seperti GBK dan juga pelabuhan yang ada di Tanjung Priok, bisa kita kelola? Kalau kita bisa kelola, itu kan menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan jenis pajak kembali,” kata Yusuf melalui keterangan tertulis, Selasa (30/4/2024).(hab)
