Yusril Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bukan Sekadar Intersepsi, Terkait Makar dan Harus Diungkap Tuntas

- Editor

Kamis, 19 November 2026 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA, Mediakarya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penyelidikan dan penyidikan kasus penyadapan dan makar di Mabes Polri terus berjalan secara profesional dan menggunakan kaidah hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Yusril saat doorstop dengan wartawan, terkait perkembangan kasus penyadapan yang diduga menyasar Presiden, Rabu (18/11/2026).

Yusril mengungkaokan, perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus penyadapan dan makar di Mabes Polri itu terus dilakukan oleh para penyidik dan mereka melakukannya betul-betul secara profesional dan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik hukum materiil maupun hukum acara di dalam KUHAP yang baru.

Menurut Yusril, hingga saat ini semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan dan sudah dinyatakan tersangkanya, dengan kegiatan makar yang baru diterbitkan SPDP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya.

“Ini makin jelas bagi kita semua bahwa memang bukan sekedar semata-mata ada kegiatan penyadapan atau intersepsi elektronik, tapi betul-betul ini terkait dengan tindak pidana makar yang tengah dilakukan penyidikan seksama Mabes Polri,” kata Yusril.

Ia berprinsip, tindak pidana makar harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.

“Jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi, dengan ada orang-orang yang disangka terkait dengan kasus tindak pidana makar ini didiamkan. Jadi semua harus diperiksa, dimintai keterangan, dan diungkapkan hasil penyelidikannya,” tegas Yusril.

Yusril mengungkapkan, dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara terhadap tindak pidana penyadapan lebih dahulu. Dari gelar perkara itu akan terlihat jelas keterkaitannya dengan tindak pidana makar.

“Ini memang merupakan bagian dari satu penegakan hukum yang harus kita laksanakan dengan konsisten dan seksama,” ujarnya.

Saat ditanya kapan gelar perkara digelar, Yusril menjawab, “Besok insya Allah.”

Terkait transparansi, Yusril menyebut sidang kode etik selama ini berlangsung tertutup. Untuk gelar perkara besok, ia belum tahu apakah akan digelar tertutup atau terbuka.

Namun, ia mendengar gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung, dan masih dilakukan koordinasi.

“Saya kira dengan gelar perkara ini akan semakin jelas keterkaitan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain dan semakin jelas juga antara satu tindak pidana yang satu dengan yang lain, terutama tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan tindak pidana makar,” kata Yusril.

Ia menambahkan, gelar perkara besok tidak hanya melibatkan penyidik, tetapi juga para ahli dan lawyer yang akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, supaya terjadi transparansi.

Menjawab pertanyaan soal kemungkinan nama baru dan tokoh besar yang terlibat, Yusril menjelaskan, jika sudah diterbitkan SPDP, sebenarnya dalam benak penyidik sudah ada orang yang menjadi calon tersangka. Namun, masih perlu dilengkapi alat buktinya.

Baca Juga:  Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal

“Kalau sudah didapatkan dua paling tidak alat bukti permulaan yang cukup, maka akan ditetapkan siapa tersangkanya. Bisa juga tersangka yang ada sekarang ada penambahan pasal-pasal pidana, kalau kemarin mungkin hanya penyadapan dikaitkan dengan tindak pidana makar, atau ada mungkin juga tersangka baru dalam penetapan nanti,” ujarnya.

Dalam KUHP baru, kata Yusril, ada tahapan-tahapan: mufakat jahat, perbuatan permulaan, hingga tingkat pelaksanaan.

“Penyadapan itu sendiri sudah merupakan suatu tindak pidana. Apa pun siapa pun yang disadap, apa pun materi yang disadap, itu merupakan suatu kejahatan,” kata Yusril.

Apalagi, kata dia, yang disadap adalah Presiden. Menurut pendapatnya dan banyak ahli pidana maupun ahli hukum tata negara, penyadapan terhadap Presiden tergolong sebagai tindak pidana makar.

“Karena tentu ada satu motif, untuk apa dilakukan. Yang paling tinggi adalah membunuh Presiden, kemudian melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara yang lain, yang terakhir baru ada memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Yusril.

Dari gelar perkara, kata Yusril, akan terlihat di mana kategori permufakatan jahatnya, di mana kategori persiapan melakukan tindak pidananya, dan di mana permulaan dilakukannya suatu tindak pidana. Hal itu akan terlihat dari pembukaan rekaman-rekaman hasil penyadapan, sampai di mana tindak pidana makar itu sudah dilakukan, walaupun mungkin belum sampai kepada tujuan akhir.

Terkait barang bukti, Yusril membenarkan adanya upaya penghapusan. Sebagian ada yang dihapus dari komputer, tetapi dari handphone orang-orang yang terkait dengan penyadapan ini sebagian besar sudah didapat dan sudah disedot atau direkam pembicaraan-pembicaraan di dalamnya, dan kini dalam proses pendalaman.

“Sampai kepada rencana permufakatan jahatnya sih mungkin sudah kelihatan, tapi sampai kepada tingkat pelaksanaan itu yang mesti diungkap lebih jauh, sampai di tahap mana perbuatan pelaksanaannya atau pendahuluannya dilakukan,” ujarnya.

Yusril juga menegaskan, pemeriksaan selama ini memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan pihak di luar institusi Polri.

Yusril kembali menegaskan, jika sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa hal itu juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri.

“Karena itu memang pemeriksaan akan terus dilakukan, bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri, dan itu harus dilakukan,” tutup Yusril. (Edr)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak
Diduga Disadap dari Belakang oleh Rekan Sendiri, Febrie Adriansyah: Itu Berat Sekali bagi Penegak Hukum
Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung
Mahfud MD Bongkar Dugaan Titipan di Balik Belum Tertangkapnya Silfester Matutina: Kuncinya Ada di Atas
Irjen Eko Hadi Di-PTDH, Sempat Menyesal dan Minta Maaf di Sidang Etik
NCW: Sebegitu Kebal Hukumnya Dony Sirait? Dua Kasus Menjerat, Jabatan Masih Aman
Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso, Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Kapolda Jatim Bongkar Borok Reskrim, Dari LP Sampai Tetapkan Tersangka Bayar

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:19 WIB

Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak

Kamis, 19 November 2026 - 10:27 WIB

Diduga Disadap dari Belakang oleh Rekan Sendiri, Febrie Adriansyah: Itu Berat Sekali bagi Penegak Hukum

Kamis, 19 November 2026 - 10:06 WIB

Yusril Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bukan Sekadar Intersepsi, Terkait Makar dan Harus Diungkap Tuntas

Kamis, 19 November 2026 - 07:40 WIB

Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung

Rabu, 18 November 2026 - 12:37 WIB

Mahfud MD Bongkar Dugaan Titipan di Balik Belum Tertangkapnya Silfester Matutina: Kuncinya Ada di Atas

Berita Terbaru