JAKARTA,Mediakarya- Ketua MPR RI, baru saja mendirikan kantor ‘Law Firm BS and Partner. Advocate, Curator, and Legal Consultant’. Sebagai koleganya, Bamsoet mempercayakam Kantor Hukum ini untuk dipimpin oleh Dr. Umbu Rudi Kabunang. SH.MH.CLI
“Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar dan kita siap bekerja maksimal untuk membesarkan lembaga ini dan memberikan manfaat bagi masyarakat pencari kedailan,” kata Dr Umbu Rudi Kabunang, usai melaunching kantor ‘Law Firm BS and Partner. Advocate, Curator, and Legal Consultant’, Rabu (8/11/2023) di D’Javu Lounge, Black Stone Garage Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Tak hanya itu, Umbu Rudi Kabunang mengatakan tujuan dari pada dibentuknya kantor Law Firm BS ini untuk membantu masyarakat dalam mencari keadilan hukum. “Kami terus mengawal, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua MPR RI bahwa kantor Law Firm BS ini bisa bermanfaat untuk pencari keadilan hukum diluar sana,” ucap Umbu Rudi Kabunang.
Perlu diketahui, Pria asal Sumba ini, Umbu Kabunang Rudiyanto kesehariannya juga sebagai Ketua DPD Kongres Advokad Indonesia (KAI) DKI Jakarta. Sedangkan Bamsoet karena posisinya masih terikat sumpah jabatan sebagai Ketua MPR RI dan anggota Komisi III DPR RI, di dalam law firm ini Bamsoet bersama Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Anggota DPR RI Robert Kardinal berada di posisi senior partner (non aktif).
Diketahui, para partner di Law Firm BS and Partner antara lain, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjajaj Hernanto, Wakil Presiden KAI Umar Husein, Wakil Presiden KAI Aldwin Rahadian, Mantan Sekretaris Kepaniteraan dan Direktur di Mahkamah Agung Anton Suyatno, Mantan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol (purn) Suhaidi Husein, serta Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Penanaman Modal Prof Faisal Santiago.
Ada juga Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pertambangan Ahmad Redi, Mantan Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI sekaligus pakar Hukum Tata Negara Johnson Rajagukguk, Ahli Hukum Tata Negara Laksanto Utomo, Ahli Hukum Tata Negara Taufiqurrohman Syahuri, Ahli Hukum Pidana Eka Martiana Wulansari, Partnership Mangement Team Member Lecturer FHISIP Universitas Terbuka Sri Wahyu Kridasakti, dan Pakar Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Terbuka Sofjan Arifin serta beberapa ahli hukum dari UNPAD.
