JAKARTA, Mediakarya – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri resmi menaikkan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal ke tahap penyidikan.
Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Susatyo Purnomo Condro, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Susatyo menjelaskan, kenaikan status perkara itu dilakukan setelah tim penyidik melakukan penyelidikan selama satu minggu dan berkoordinasi dengan ahli pidana serta ahli hukum tata negara.
“Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami laksanakan selama satu minggu, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Cyber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” ujar Susatyo.
Total, kata Susatyo, ada sekitar 38 saksi yang telah diperiksa dalam tahap penyelidikan. “Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara,” lanjutnya.
Ditemukan Dugaan peristiwa Makar
Setelah gelar perkara dan koordinasi dengan ahli, Bareskrim kemudian menerbitkan Laporan Polisi. “Maka kemarin kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain, turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Susatyo.
Dugaan makar itu, kata Susatyo, memiliki beberapa maksud yang sedang didalami penyidik. “Dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden atau menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan pemufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut,” ujarnya.
Pasal yang Diterapkan Kepada Tersangka
Dalam Laporan Polisi tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan atau Pasal 193 KUHP dan atau Pasal 196 KUHP jo Pasal 160 KUHP jo Pasal 20 huruf A, B, C dan D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana,” kata Susatyo.
Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan makar, permufakatan jahat, persiapan makar, serta perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Lebih lanjut Susatyo mengungkapkan, dengan terbitnya Laporan Polisi tersebut, perkara ini kini resmi masuk tahap penyidikan.
“Sehingga mulai kemarin kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk kemudian menemukan terkait dengan tersangka,” ujar Susatyo.
Ia menegaskan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah alat bukti dinilai cukup. Hingga konferensi pers tersebut digelar, Bareskrim belum mengumumkan nama tersangka dalam perkara dugaan makar ini.
Susatyo juga memastikan, perkembangan penyidikan akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.
“Sehingga nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan progres penyidikan ini,” pungkasnya.
Bareskrim Polri masih terus mendalami keterkaitan antara perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber dengan perkara dugaan makar yang kini ditangani Dirtipidum. (Edr)
