JAKARTA, Mediakarya – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap kronologi awal terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, pada Kamis (12/11/2026), sebagaimana dikutip dari tayangan TV Parlemen.
“Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026,” ujar Suyudi membuka penjelasannya.
Menurut Suyudi, sosok yang menjadi titik awal perkara ini adalah AS, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabag Monitoring.
AS diduga memerintahkan penyadapan secara lisan, tanpa surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
“AS selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabag diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi.
Kasus ini semakin menguat setelah muncul dugaan upaya penghapusan jejak pada Oktober 2026.
Suyudi menjelaskan, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem dan atau PLX.
“Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem dan atau PLX,” ujar Suyudi.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan pelapor.
Dilaporkan 30 Oktober 2026
Kecurigaan tersebut akhirnya berujung pada laporan resmi ke polisi.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Suyudi.
Ia menegaskan, identitas pelapor dirahasiakan untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses penyelidikan.
Suyudi juga menyampaikan lokus dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan, dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik,” ujarnya.
Dengan penjelasan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa penanganan perkara ini berawal dari laporan internal yang kemudian ditindaklanjuti secara prosedural oleh Bareskrim Polri, bukan dari tekanan eksternal.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI sebelumnya telah meminta agar kasus penyadapan ilegal ini diusut tuntas secara transparan dan profesional, hingga ke aktor yang terlibat, serta meminta Polri untuk tidak ragu menerapkan pasal makar jika terbukti ada unsur yang mengarah ke sana.
Kapolri Suyudi belum merinci dalam paparan awal tersebut siapa saja nomor telepon yang diduga menjadi target penyadapan, maupun ke mana aliran hasil penyadapan tersebut. Ia menegaskan, seluruh hal itu masih dalam proses penyidikan dan akan dibuka sesuai dengan perkembangan alat bukti. (Ugy)
