Ia menyampaikan, sejarah mencatat bahwa PKB adalah organisasi politik yang dilahirkan oleh PBNU, dengan aktor utamanya adalah Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Rahmat menjelaskan, dalam teori organisasi, PBNU membentuk sebuah organisasi di bidang politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Jika mengacu ke teori organisasi modern, menurutnya, maka pemegang saham utama berhak mengendalikan dan mengaudit mulai dari keuangan, operasional hingga kinerja PKB.
Atas dasar itu, menurutnya, PKB secara etika seharusnya membuat surat untuk audiensi kepada Rais Aam dan Ketum PBNU hasil Muktamar PBNU pada Desember 2021 silam.
“Untuk memberikan laporan, program kerja dan agenda politik ke depan,” ujarnya.
