JAKARTA, Mediakarya – Pasca kosongnya kursi Wakil Presiden, peta politik nasional memasuki babak baru. Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyerahkan sepenuhnya penentuan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto kepada Partai Gerindra.
Langkah politik tersebut mendapat dukungan terbuka dari Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Inisiator GNK Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai, jabatan Wakil Presiden terpilih nanti sebaiknya sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menilai Pak Prabowo lebih memahami orang-orang terdekatnya di Gerindra yang tepat untuk mendampingi dirinya, sehingga diharapkan ke depannya beliau lebih nyaman, lebih tenang, leluasa mengemban, menjalankan amanah negara untuk meraih rida Allah Subhanahu wa ta’ala,” ujar Habib Syakur dalam keterangan persnya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, penyerahan penentuan Cawapres kepada Gerindra bukan sekadar persoalan teknis pengisian jabatan. Langkah itu dibaca sebagai sinyal soliditas KMP untuk menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto di tengah kekosongan kursi nomor dua di Republik Indonesia.
GNK menilai, Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional dan sekaligus Ketua Umum Gerindra, paling memahami karakter, loyalitas, kapasitas, serta chemistry orang-orang terdekatnya yang layak mendampingi dirinya.
Dengan menyerahkan ke Gerindra, kata Habib Syakur, partai-partai koalisi menunjukkan kedewasaan politik: tidak berebut kursi, tidak menjadikan kekosongan Wapres sebagai ajang tarik-menarik kepentingan, melainkan memberikan ruang penuh kepada Presiden untuk memilih pendamping yang paling dipercayainya.
Menurut Habib Syakur, semua calon yang dipilih pada intinya adalah calon-calon terbaik. Tidak ada figur yang bisa dipandang sebelah mata, karena masing-masing memiliki rekam jejak, pengalaman, dan kapasitas untuk mengemban amanah negara.
“Semua yang dipilih itu pada intinya baik. Pada intinya yang dipilih itu calon-calon yang terbaik,” tegasnya.
Yang paling penting, kata dia, rakyat Indonesia harus betul-betul menjaga keutuhan bangsa, jangan terpengaruh hasutan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa polemik soal siapa yang layak menjadi Wapres tidak boleh berubah menjadi perpecahan. GNK mengingatkan, pergantian kepemimpinan adalah proses konstitusional, bukan panggung untuk mengadu domba antar kelompok politik.
Habib Syakur menekankan tiga kata kunci yang menjadi alasan mengapa Cawapres harus sesuai keinginan Prabowo: nyaman, tenang, dan leluasa.
Nyaman, karena Presiden membutuhkan pendamping yang satu visi, satu frekuensi, dan tidak menimbulkan friksi politik di internal pemerintahan.
Tenang, karena Presiden harus fokus menjalankan amanah negara, tanpa dibebani konflik internal koalisi akibat perbedaan pilihan figur Wapres.
Leluasa, karena Presiden harus memiliki ruang yang cukup untuk mengambil keputusan strategis bagi bangsa, tanpa tekanan dari kepentingan kelompok tertentu.
“Beliau lebih nyaman, lebih tenang, leluasa mengemban, menjalankan amanah negara,” ujar Habib Syakur mengulang penegasannya.
Jangan Jadikan Kekosongan Wapres Celah Perpecahan
Dalam konteks politik nasional, kekosongan kursi Wapres kerap menjadi momentum bagi berbagai kelompok untuk mendorong figur masing-masing. GNK menilai, jika hal itu dibiarkan, justru akan melemahkan pemerintahan dan membingungkan publik.
Karena itu, GNK meminta semua pihak, baik partai politik, relawan, maupun masyarakat, untuk menghormati mekanisme yang telah disepakati KIM. Serahkan kepada Gerindra, serahkan kepada Presiden, dan kawal prosesnya secara konstitusional.
“Yang paling penting, rakyat Indonesia harus betul-betul menjaga keutuhan bangsa ini, jangan terpengaruh hasutan-hasutan,” pungkasnya.










