Oleh: Dr. Adi Suparto (Pengamat Komunikasi Politik)
Pengunduran diri Wakil Presiden setelah mengemban amanah sekitar dua tahun memantik diskusi penting di ruang publik. Perbincangan ini tidak semata soal dinamika politik, melainkan menyentuh pertanyaan mendasar mengenai tata kelola negara: bagaimana sebaiknya negara mengatur hak pensiun dan fasilitas bagi pejabat tinggi yang tidak menuntaskan masa jabatannya secara penuh?
Jika ditinjau dari sisi hukum tertulis (hukum positif), pemberian hak pensiun tersebut memiliki dasar yang jelas dan sah. Namun, apabila dicermati menggunakan kacamata nalar keadilan dan kepatutan publik, ketentuan yang ada saat ini menyisakan ruang evaluasi yang sangat relevan. Di titik inilah kita melihat perlunya dialog antara kepastian aturan formal dan keadilan substantif.
Membaca Ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978
Payung hukum utama yang mengatur hak keuangan dan administratif mantan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Regulasi yang disusun hampir setengah abad lalu ini menetapkan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir—yang mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000 berada di kisaran Rp 20,16 juta per bulan untuk Wakil Presiden.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menyertakan dukungan fasilitas negara. Fasilitas tersebut mencakup tunjangan biaya rumah tangga (air, listrik, telepon), layanan perawatan kesehatan bagi diri dan keluarga, dukungan staf pegawai negeri, sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan dinas dengan pengemudi yang seluruhnya dibiayai negara seumur hidup.
Ketentuan untuk memperoleh hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 6, yang mensyaratkan status “berhenti dengan hormat”. Dalam penjelasan pasal tersebut, setiap pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden pada prinsipnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat melalui mekanisme konstitusional.
Konsekuensinya, regulasi kita belum mengatur pembedaan berdasarkan durasi masa bakti. Baik pejabat yang mengabdi selama dua tahun maupun yang menuntaskan mandat konstitusional selama lima tahun penuh, keduanya berada dalam kerangka aturan hak pensiun yang serupa.
Ruang Evaluasi: Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan
Dalam pemikiran ilmu hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, hukum yang ideal senantiasa berupaya memadukan tiga nilai utama: kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Ketiganya perlu berjalan beriringan agar aturan hukum tetap hidup dan selaras dengan nurani masyarakat.
Jika dicermati secara historis, UU Nomor 7 Tahun 1978 disusun dengan gambaran situasi yang lazim pada masanya, yakni pejabat negara menjabat penuh selama lima tahun atau berhenti karena keadaan di luar kehendak pribadi, seperti wafat maupun berhalangan tetap karena alasan kesehatan. Situasi pengunduran diri secara sukarela di tengah masa bakti belum terakomodasi secara rinci dalam norma undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan (leemten in het recht) terkait skema proporsionalitas.
Padahal, prinsip keadilan yang berimbang mengajarkan perlunya kesesuaian antara kontribusi pengabdian dan bentuk penghargaan yang diterima. Dalam Hukum Administrasi Negara, semangat ini tercermin pada Asas Keseimbangan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas ini mengajak penyelenggara negara untuk senantiasa menimbang keselarasan antara hak individu pejabat dengan kepentingan publik serta kemampuan keuangan negara dalam jangka panjang.
Pembaruan aturan menjadi penting agar sistem ketatanegaraan kita memiliki rambu-rambu yang lebih terukur. Dengan pengaturan yang proporsional, amanah jabatan publik lima tahun dari rakyat tetap terjaga marwahnya sebagai kontrak pengabdian yang utuh, sekaligus mencegah munculnya anggapan kurang tepat di tengah masyarakat mengenai fasilitas pejabat negara.
Langkah Bijak ke Depan
Penghormatan negara kepada setiap pemimpin yang pernah berbakti tentu merupakan tradisi bernegara yang baik dan patut dijaga. Agar penghormatan tersebut semakin kokoh dan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat luas, terdapat tiga langkah konstruktif yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, pemerintah bersama DPR dapat mengagendakan pembaruan terbatas terhadap UU Nomor 7 Tahun 1978. Pembaruan ini dapat merumuskan skema perhitungan pensiun yang proporsional sesuai masa bakti, serta memperjelas kategori alasan berhenti dari jabatan agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman.
Kedua, sebagai langkah penyesuaian yang lebih cepat, pemerintah dapat meninjau ulang aturan pelaksana di tingkat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Melalui instrumen ini, standar teknis fasilitas penunjang non-gaji pokok—seperti batas waktu penggunaan fasilitas atau pagu biaya operasional dapat disesuaikan secara lebih terukur bagi masa jabatan yang tidak penuh.
Ketiga, pendekatan keteladanan etis juga dapat menjadi jembatan yang menyejukkan. Mengingat aturan yang berlaku saat ini memberikan hak secara otomatis, pejabat yang bersangkutan memiliki ruang untuk mengambil inisiatif kenegarawanan dengan menyesuaikan atau melepaskan sebagian fasilitas secara sukarela sebagai wujud empati sosial dan upaya merawat kepercayaan publik.
Pada akhirnya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu tumbuh mengikuti perkembangan rasa keadilan masyarakatnya. Menghargai jasa para pemimpin bangsa adalah kewajiban moral negara, dan menyelaraskan penghargaan tersebut dengan asas kepatutan adalah wujud kedewasaan kita dalam bernegara.
.
