Hal ini sejalan dengan upaya mengubah pola mobilitas warga menuju gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan.
“Kebijakan transportasi juga menempatkan pejalan kaki dan pesepeda sebagai prioritas utama. Karena itu, pembangunan trotoar dan jalur sepeda terus ditingkatkan,” kata Susilo.
Selain menjadi laboratorium kebijakan transportasi urban, Jakarta juga menjadi acuan bagi berbagai daerah lain di Indonesia dalam merancang sistem transportasi publik.
“Perkembangan transportasi di Jakarta kemudian menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia. Banyak daerah yang baru bergerak setelah melihat Jakarta lebih dulu memulai,” ungkapnya.
Susilo menyebut, dalam banyak proses penyusunan kebijakan daerah, Jakarta dijadikan standar acuan sebelum diterapkan secara nasional.
“Bahkan dalam penyusunan peraturan daerah, sering muncul pertanyaan: ‘Jakarta sudah punya perdanya belum?’ Kalau Jakarta sudah punya, mereka tinggal menyesuaikan,” ujarnya.
Dengan pengalaman panjang dalam membangun sistem transportasi perkotaan, DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Susilo menegaskan bahwa arah kebijakan transportasi publik Jakarta akan terus diarahkan untuk mendukung kota yang lebih hijau, efisien, dan inklusif, dengan fondasi kuat pada inovasi teknologi dan keberpihakan terhadap warga.
“Harapan ke depan, sistem transportasi Jakarta bisa seperti Singapura atau Tokyo, di mana mobilitas lebih banyak terjadi di bawah tanah, namun layanan bus tetap eksis dan mendukung jaringan kereta,” pungkasnya. (dri)
