JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah memberikan tanggapannya terkait maraknya pejabat daerah yang tejaring kasus operasi tagkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Iskandar, ada beberapa kepala daerah yang ia kenal, salah satunya Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen yang belum lama ikut terseret dalam kasus OTT KPK.
“Saya agak kaget juga, karena sebelumnya saya berjumpa untuk sama-sama mengisi podcast,” kata Iskandar kepada Mediakarya.id, Selasa (18/1/2022).
Secara pribadi ia mengaku mengenal baik sosok politisi Golkar itu. Menurut Iskandar, Pepen berbicara apa adanya. Dan memiliki program untuk kemajuan Kota Bekasi cukup bagus.
Iskandar pun tak terpikir kalau Pepen bakal berurusan dengan KPK. Karena sebelumnya ia sering mengingatkan.
“Saya pernah mengingatkan beliau (Pepen) untuk selalu hati-hati,” katanya.
Sebab Iskandar menduga, bahwa KPK ini bukan 100% lembaga hukum, karena terkadang pola penegakkan hukumnya kerap berbau politik. Maklum saja proses pemeilihannya saja lewat jalur politik.
Terkait dengan OTT KPK yang menyeret nama Pepen dirinya menduga bahwa sebelumnya ditracking oleh kekuatan kepentingan politik. Maklum saja masa jabatan politisi Golkar itu di tahun 2023 berakhir.
Sementara berdasarkan informasi yang beredar bahwa Pepen bakal mendorong anaknya yakni Ade Puspitasari untuk bertarung dalam suksesi Pilkada 2024 mendatang.
“Ade sendiri suka atau tidak suka masih di bawah bayang-bayang Pepen. Bisa saja lawan politiknya mulai bermanuver guna menjegal anak mantan Wali Kota itu maju dalam Pilkada mendatang,” ucapnya.
Iskandar menilai apabila ada laporan ke KPK didorong kekuatan politik maka responnya cepat. Terlebih lawan politik orang yang dilaporkan itu memiliki data lengkap. Karena tradisi politik di negeri ini adalah politik saling sanedra.
Kasus hukum yang menjerat Pepen, dia menduga ada lawan politiknya yang memberikan data ke KPK terkait dengan adanya potensi korupsi di Kota Bekasi.
“Makanya kita amati saja, karena semua ini adalah politik. Sejak KPK berdiri pun saya tak berharap juga. Saya justru masih percaya kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penegakkan hukum,” katanya.
Kata Iskandar, kalau bicara politik artinya yang bukan sebarisan pastinya akan disikat cepat atau lambat.
“Meski KPK sendiri mengklaim sebagai lembaga independen, tapi jangan lupa proses pemeilihannya melalui jalur politik. Maka kita bisa lihat faktanya dalam proses penegakkan hukumnya,” tandas Iskandar.
Sementara itu, salah satu kader senior Partai Golkar Kota Bekasi mengaku prihatin atas penahanan mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi lantaran terjerat dugaan kasus korupsi.
Tidak dipungkiri bahwa di tangan Pepen pembangunan Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan.
“Namun sebagai manusia, kita juga maklumi bahwa Pepen banyak kekhilafan. Baik kepada kader maupun masyarakat Kota Bekasi pada umumnya,” kata pria yang enggan disebut identitasnya itu dengan alasan menjaga stabilitas internal partai.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, penangkapan terhadap seseorang hingga menjadikannya sebagai tersangka bukan karena asumsi, bukan juga berdasarkan opini atau kepentingan politik.
“KPK tidak ikut opini atau kepentingan politik karena KPK tidak ingin dan tidak akan terlibat dalam politik,” ujar Firli, melalui keterangan tertulis, belum lama ini.**
