JAKARTA,Mediakarya: Langkah hukum lanjutan ditempuh tim kuasa hukum dari Yuli Yanti Hutagaol & Partners Law Firm setelah sebelumnya mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.
Pada Jumat (20/11/2026), pihak kuasa hukum mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan atensi khusus kepada Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas putusan perkara perlawanan bantahan pihak ketiga (derden verzet) nomor perkara 31/PDT.BTH/2026/PN Jkt.Utr (disebutkan pula sebagai perkara nomor 31 PDT.Bantahan/2026 PN Jakarta Utara).
Permohonan ini diajukan sebagai bagian dari upaya hukum banding yang sedang berjalan, menyusul putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan klien mereka, Ibu Janti, sebagai pembeli yang tidak benar atau tidak beritikad baik serta pelawan yang tidak benar. Surat permohonan tersebut telah diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 20 November 2026.
“Hari ini tanggal 20 November tahun 2026, saya mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan perlindungan hukum dan atensi khusus atas kekeliruan penerapan hukum acara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perlawanan pihak ketiga atau derden verzet nomor 31 PDT.Bantahan/2026 PN Jakarta Utara,” ujar Yuli Yanti Hutagaol.
Dalil Pelampauan Kewenangan dan Penerapan Hukum Acara
Dalam keterangannya, Yuli Yanti Hutagaol, S.H., M.H., C.Med., menjelaskan bahwa majelis hakim tingkat pertama dinilai telah bertindak di luar batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara derden verzet. Menurutnya, hakim justru memutus mengenai sah atau tidaknya kepemilikan objek sengketa, padahal isu tersebut berada di luar koridor mekanisme perlawanan pihak ketiga.
“Kami mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 31/PDT.BTH/2026/PN Jakarta Utara yang menurut kami tidak sesuai dan di luar kewenangan dari kewenangan memutus majelis hakim karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Derden Verzet yang dikaitkan dengan SEMA 3 Tahun 2018, Pasal 195 ayat (6), Juncto 208 HIR, dan Pedoman Teknis Peradilan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2026,” ujar Yuli Yanti Hutagaol pada Jumat (13/11/2026).
Dalam penyampaiannya pada 20 November 2026, Yuli kembali menegaskan bahwa putusan majelis hakim perkara nomor 31 tersebut dinilai menubruk aturan hukum acara maupun pedoman teknis peradilan umum Mahkamah Agung RI tahun 2026 (termasuk halaman 461–462 dan ketentuan yang terbit pada Agustus 2026 terkait derden verzet), serta Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR.
“Menurut hemat saya, bahwa hakim yang memutus perkara nomor 31 Bantahan PN Jakarta Utara ini menubruk segala peraturan teknis peradilan umum yang dikeluarkan sendiri oleh Mahkamah Agung tahun 2026 halaman 461, halaman 462 dan juga menubruk pasal 195 ayat 6 juncto HIR juncto 208 HIR tentang derden verzet. Derden verzet itu hanya mengatur selama saya bisa membuktikan bahwa SHM tersebut atas nama Ibu Janti, selama bisa membuktikan. SHM atas nama Ibu Janti, tercatat jelas di BPN Jakarta atas nama Ibu Janti dan peralihannya sempurna di hadapan notaris, di hadapan PPAT, AJB-nya ada, peralihan landing money-nya ada dilakukan di bank, semuanya jelas, itu sudah cukup. Tetapi majelis hakim yang memutus perkara nomor 31 Bantahan PN Jakarta Utara ini bertindak di luar kewenangannya,” tegas Yuli.
Ia menambahkan bahwa dalam pemeriksaan perkara derden verzet, pembuktian peralihan hak yang telah berlangsung secara sempurna di hadapan notaris/PPAT beserta bukti kepemilikan dan pencatatan resmi seharusnya sudah mencukupi untuk menguji keabsahan perlawanan pihak ketiga atas sita, bukan justru menilai keabsahan kepemilikan secara substansial.
Duduk Perkara dan Sita Jaminan
Berdasarkan penjelasan kuasa hukum, sengketa ini bermula ketika klien mereka, Ibu Janti, melakukan transaksi jual beli atas aset tanah sejak tahun 2023. Hak atas tanah tersebut disebut telah beralih secara sempurna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibu Janti serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang tercatat di BPN Jakarta Utara atas nama Ibu Janti.
Namun pada tahun 2025, aset tersebut dimohonkan dan dikenakan sita oleh PT Bank Mayapada Internasional Tbk berdasarkan putusan sita jaminan nomor 1076/PDT.G/2024 PN Jakarta Selatan juncto putusan nomor 14 DEL / sita jaminan / 2025 / PN Jkt.Utr yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Bahwa klien kami, Ibu Janti sudah membeli aset ini sejak tahun 2023. Akan tetapi, dimohonkan sita oleh Bank Mayapada International pada tahun 2025. Jadi sudah beralih secara sempurna, kami punya SHM-nya, kami punya SKPT-nya, akan tetapi majelis hakim di perkara nomor 31 bilang bahwa klien kami adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan pelawan yang tidak benar,” ungkap Yuli.
Sinkronisasi Aduan ke KY
Sebelumnya, pada Jumat (13/11/2026), Yuli Yanti Hutagaol & Partners telah menyerahkan laporan resmi ke Komisi Yudisial dengan nomor penerimaan perkara 1648/XI/2026/P. Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum yang bergabung dalam Yuli Yanti Hutagaol & Partners menduga adanya ketidaknetralan, serta pelampauan batas kewenangan peradilan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
######o











