JAKARTA RAYA – Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun, upaya peningkatan penerimaan negara menjadi semakin mendesak. Tantangan utama meliputi keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan terhadap penerimaan perpajakan, serta tingginya potensi kebocoran dari sektor ekonomi bawah tanah, baik formal maupun ilegal.
Dalam rangka mencari solusi atas permasalahan ini, Pimpinan Pusat GP Ansor menggelar diskusi bertajuk Ngaji Keuangan & Perpajakan dengan tema “Ramai Pemangkasan Anggaran, Badan Penerimaan Negara Solusinya?” pada 12 Maret 2025 di Kedai Tempo, Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber seperti Hadi Poernomo (Dirjen Pajak 2001-2006), Berly Martawardaya (Dosen FEB UI dan Direktur Riset INDEF), serta Vaudy Starworld (Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). Diskusi menyoroti pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
