JAKARTA, Mediakarya – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya secara kelembagaan tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.
Pernyataan Gus Yahya itu saat
menerima kunjungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo dan PCNU Kabupaten Banyuwangi, di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2022).
Menurut Gus Yahya, PBNU mengundang Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo dan Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan laporan dan tabayun atas dugaan politik praktis yang telah tersebar di berbagai media.
Gus Yahya mengungkapkan, kunjungan yang diwakili Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo HM Zainal Abidin dan Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi KH Mohammad Ali Makki itu bermaksud meluruskan dugaan keterlibatan kedua PCNU tersebut dalam kegiatan politik praktis sebagaimana diberitakan secara luas di berbagai media.
Tabayun itu dinilai penting, karena keterlibatan NU secara kelembagaan dalam kegiatan partai politik di kedua kabupaten tersebut telah menjadi isu publik yang secara jelas bertentangan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU, NU tidak boleh menjadi alat atau diperalat untuk kepentingan politik praktis.
“NU secara kelembagaan tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.
Atas kejadian tersebut, Ketua PCNU Sidoarjo dan Ketua PCNU Banyuwangi menyerahkan laporan tertulis kepada Ketum PBNU berisi uraian tentang kronologi peristiwa yang disertai dengan penjelasan terkait lainnya. Selain laporan tertulis, kedua Ketua PCNU juga menyampaikan klarifikasi (tabayun) secara lisan.
Melansir laman resmi nu.or.id, menanggapi laporan tersebut, Gus Yahya menilai bahwa laporan tertulis dan penjelasan secara lisan yang disampaikan telah memberikan gambaran tentang dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis.
Sehingga dapat disimpulkan, adanya kekuranghati-hatian yang menyebabkan NU secara kelembagaan dibawa-bawa ke dalam kegiatan politik praktis di kedua daerah tersebut.
“NU tidak boleh secara kelembagaan dilibatkan di dalam kegiatan partai politik apa pun untuk kepentingan politik praktis. Terkait dengan PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi, PBNU telah memberikan peringatan secara lisan dan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut,” tegas tokoh kelahiran Rembang, 16 Februari 1966 itu.
Peringatan ini juga, tambah dia, berlaku untuk seluruh PCNU dan PWNU dan seluruh jajarannya se-Indonesia. Apabila di kemudian hari terjadi hal yang sama oleh lembaga apapun dan dimanapun di lingkungan NU, maka PBNU akan memberikan peringatan secara tertulis.
“Adapun menyangkut pihak-pihak lain di luar NU, akan ditindaklanjuti melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan,” imbuh dia.**
