JAKARTA, Media Karya – Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (Monev KIP) 2024 oleh Komisi Informasi Pusat sudah dimulai September ini, melalui sosialisasi kepada Badan Publik kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, BUMN dan pemerintah daerah.
Para PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik memiliki berbagai kendala dalam melakukan keterbukaan informasi mengenai Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, yang pada praktiknya dianggap banyak mengandung informasi rahasia.
Hal itu terungkap dalam Webinar Series ke-46 dengan tema Kupas Tuntas Menghadapi Monev 2024 (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik) Batch 3 “Informasi Pengadaan Barang & Jasa: Rahasia Atau Terbuka?” yang digelar oleh Magnitude Indonesia bersama Magnitude Institute of Transparency (MIT) Kamis (9/5/2024).
