Oleh: Gilang Tribuana (Wakabid Polhukam DPC GMNI Sukabumi Raya)
SUKABUMI, Mediakarya – Aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung hari ini di Sukabumi seharusnya tidak hanya dibaca sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Lebih dari itu, peristiwa ini harus menjadi ruang refleksi kritis tentang arah kebijakan negara, penggunaan anggaran publik, dan kepentingan apa yang sesungguhnya bekerja di balik program tersebut.
GMNI DPC Sukabumi Raya berpandangan bahwa makan bergizi merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara. Namun ketika sebuah program negara harus memperoleh pembelaan melalui mobilisasi massa, maka muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara sedang membangun sistem kesejahteraan yang berkelanjutan atau sedang membangun legitimasi politik melalui program sosial?
Di tengah situasi ekonomi yang semakin berat, daya beli masyarakat yang melemah, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, serta sektor pertanian yang terus menghadapi berbagai persoalan struktural, negara justru menampilkan MBG sebagai wajah utama keberpihakannya kepada rakyat.
Padahal persoalan bangsa ini tidak pernah sesederhana soal makanan. Kemiskinan bukan lahir karena rakyat tidak diberi makan, melainkan karena rakyat tidak memiliki kendali atas sumber-sumber ekonomi yang menentukan kehidupannya.
Yang menjadi perhatian DPC GMNi Sukabumi Raya bukanlah siapa yang menerima manfaat program ini, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari perputaran anggaran yang begitu besar.
Apalagi melihat fenomena yang terjadi hari ini program yang di taruh pada etalase utama yang di perhatikan oleh kekuasaan malah menjadi lumbung tikus dan permainan oligarki ketika ratusan triliun rupiah digelontorkan, publik berhak bertanya: apakah dana tersebut benar-benar menghidupkan petani, peternak, nelayan, dan usaha rakyat, atau justru memperkuat kelompok-kelompok ekonomi yang selama ini sudah menikmati berbagai privilese dalam sistem pembangunan nasional?
DPC GMNI Sukabumi Raya melihat adanya kecenderungan negara lebih sibuk mengelola akibat daripada menyelesaikan sebab.
Anak-anak diberi makan, tetapi harga hasil panen petani tetap rendah. Bantuan terus disalurkan, tetapi kesempatan kerja produktif tidak bertambah secara signifikan. Anggaran terus membesar, tetapi ketimpangan ekonomi tetap melebar.
Dalam situasi seperti ini, program kesejahteraan berisiko menjadi alat untuk meredam gejolak sosial tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Lebih jauh lagi, kami memandang bahwa mobilisasi dukungan terhadap program pemerintah tidak boleh menghilangkan ruang kritik publik.
Demokrasi yang sehat menuntut adanya pengawasan terhadap setiap kebijakan negara, terlebih kebijakan yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar.
Kritik bukanlah bentuk penolakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kritik adalah upaya memastikan bahwa kesejahteraan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat dan tidak berhenti sebagai slogan politik.
Bung Karno mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah ketika rakyat terus-menerus menerima bantuan, melainkan ketika rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi tuan atas tanah, produksi, serta kekayaan bangsanya.
Oleh karena itu, ukuran keberhasilan sebuah program bukan hanya seberapa banyak bantuan yang dibagikan, tetapi seberapa jauh program tersebut mampu mengubah struktur ekonomi yang selama ini melahirkan kemiskinan dan ketidakadilan.
Jika pada akhirnya rakyat hanya menjadi objek penerima manfaat sementara keuntungan ekonomi dan keuntungan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok, maka yang sedang berlangsung bukanlah proses pemberdayaan rakyat, melainkan reproduksi ketimpangan dengan kemasan yang lebih populis.
Maka kami mengingatkan bahwa tugas negara tidak berhenti pada memberi makan rakyat hari ini. Tugas negara adalah memastikan rakyat tidak lagi hidup dalam kondisi yang membuat mereka bergantung pada bantuan esok hari.
Sebab cita-cita keadilan sosial bukanlah menciptakan rakyat yang menunggu distribusi kesejahteraan, melainkan rakyat yang memiliki kekuasaan atas kesejahteraannya sendiri. (eka)
