JAKARTA, Mediakarya – Komisi II DPR saat ini terus berupaya untuk mencarikan solusi atas persoalan mafia tanah. Sebab isu tentang mafia tanah sudah ada sejak lama. Padahal, tanah yang semestinya menjadi objek kehidupan bagi masyarakat banyak, tetapi oleh oknum-oknum tertentu justru dijadikan sebagai objek yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan tertentu saja.
“Kita menggunakan bahasa mafia karena mereka-mereka yang tidak berhak kemudian menggunakan pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan sepihak. Jumlah dan keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Ini yang kita katakan sebagai sesuatu yang tidak adil,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal di sela-sela agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (7/9/2021).
Menurutnya, Komisi II DPR patut menyiapkan Panja untuk menggali secara dalam mengenai mafia tanah ini. Ia menyampaikan, Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan akan terus melakukan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia, dan mencari daerah-daerah mana saja yang (dicurigai ) ada mafia tanahnya. “Ini yang menjadi target kita. Jawa Timur kita datangi, karena Jatim termasuk wilayah yang maju, seperti beberapa tempat lain di Indonesia. Surabaya adalah tempatnya para pengusaha-pengusaha besar,” kata Syamsurizal.
