JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan soal kinerja Dirut Perum Bulog Budi Waseso terkait importasi beras khusus yang dilakukan pemerintah dan dinilai sangat merugikan rakyat kecil terutama petani. Hal itu disampaikan poloitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Bulog di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), adanya impor beras khusus sebanyak 41,6.000 ton dengan nilai 18,5 juta dolar AS per Juli 2021. Slamet mengatakan, pemerintah mengelak adanya importasi beras. Dan dalam kesempatan RDP dengan Bulog itu Slamet menanyakan status Kementerian Perdagangan apakah tidak termasuk bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.
“Saya menanyakan kepada pak Buwas kalo beras khusus itu legal apa ilegal?,” kata Slamet, dan Dirut Bulog pun menjawab ‘legal’.
Padahal sebelumnya Presiden Jokowi memastikan bahwa di tahun 2021 ini tidak ada impor beras namun datanya menunjukkan adanya impor beras.
“Jangan sampai pemerintah ini hanya memilah-milah data yang faktanya ada impor tapi dikatakan tidak ada impor, saya sampaikan di meja yang terhormat ini agar datanya clear,” imbuhnya.
Mau disebut apa saja, kata Slamet beras yang sudah masuk ke wilayah Indonesia secara legal, itu artinya beras impor. “Jangan sampai pemerintah mengingkari,”katanya. (dji)
