JAKARTA, Mediakarya – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta terlebih dulu meninjau setiap program acara TV sebelum menjadi produk tontonan publik di layar kaca. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalisir program TV yang tidak layak tonton.
Dengan kewenangan yang dimiliki KPI, lanjut dia, lembaga tersebut berwenang menyeleksi program TV yang layak tonton, agar tak menimbulkan masalah di tengah masyarakat.
“Sekarang, tayangannya keluar dulu, baru kemudian KPI menindak. Saya inginnya sebelum ada tayangan, KPI sudah me-review, sehingga tontonan-tontonan tidak layak bisa diminimalisir karena KPI sudah nonton duluan apa yang akan ditayangkan,” tandas Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia usai menjadi narasumber dalam acara Parlemen Remaja yang digelar secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Bahkan, lanjut politisi PAN ini, KPI juga bisa memperluas kewenangannya untuk mengawasai siaran Netflix, siaran vlog, youtube, dan lain-lain. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari tontonan tidak layak.
“Komisi I itu sangat mendukung bila kewenangan KPI diperluas. Jadi, bukan hanya mengawasi siaran TV tapi juga bisa mengawasi siaran Netflix, siaran vlog, youtube, dan lain sebagainya,” ujar Farah. (dji)
