BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini

- Editor

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto; Mediakarya

Foto; Mediakarya

KOTA BEKASI, Mediakarya – Potensi gempa bumi yang mengancam wilayah Kota Bekasi menjadi perhatian serius berbagai pihak. Dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) yang melibatkan BMKG, BPBD, SKPD, di Pondok Pesantren Maslakul Irfan, Jatibening, Kota Bekasi pada Rabu 17 Juni 2026.

Kota Bekasi termasuk daerah yang memiliki risiko terdampak gempa akibat aktivitas sesar aktif di Jawa Barat.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Teguh Rahayu (Ayu) , mengatakan Kota Bekasi memiliki tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai karena berada dalam kawasan yang berpotensi terdampak gempa dari sesar darat dari Sesar Naik Busur Belakang Jawa Barat dengan magnitudo maksimal tertarget mencapai M6,9.

“Potensi kerusakan di wilayah Kota Bekasi tentunya cukup tinggi. Karena itu masyarakat, pemerintah daerah, BPBD dan seluruh instansi terkait perlu memperkuat langkah mitigasi bencana,” ujar Ayu kepada media.

Menurut Ayu, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat seperti kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko korban maupun kerusakan apabila gempa bumi terjadi sewaktu-waktu.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Sudjatmiko, menegaskan kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menyebarluaskan pemahaman mitigasi bencana khususnya gempabumi kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan betapa pentingnya kegiatan tersebut sehingga perlu rutin dilaksanakan agar semua warga Kota Bekasi bisa meningkatkan pemahaman, kesadaran dan upaya mitigasi gempabumi.

Ia menjelaskan, sosialisasi tidak hanya menyasar warga, tetapi juga melibatkan unsur pemerintah, BPBD, hingga aparat keamanan agar hasilnya dapat diterapkan dalam pengawasan pembangunan di daerah.

Baca Juga:  13 Pengungsi Rohingya Berada di Tempat Penampungan Sementara Pekanbaru

“Gedung-gedung yang sudah lama perlu dicek kembali kelayakannya. Sementara bangunan baru juga harus memenuhi standar yang berlaku agar lebih aman terhadap potensi bencana,” kata Sudjatmiko.

Terkait dukungan pembangunan dari pemerintah pusat, Sudjatmiko menyebut sejumlah usulan pembangunan dari Kota Bekasi telah diajukan dan sebagian telah terakomodasi dalam program nasional.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi melalui BPBD juga terus memperkuat edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, mengatakan pihaknya memiliki program edukasi bertajuk Eflash yang rutin memberikan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi gempa.

Melalui program tersebut, BPBD menyasar sekolah, kelompok masyarakat hingga pusat perbelanjaan. Bahkan masyarakat yang membutuhkan pelatihan dapat mengajukan permohonan agar tim BPBD datang langsung ke lokasi.

Selain edukasi, BPBD juga melakukan pemantauan kondisi bangunan secara visual untuk memastikan kesiapan jalur evakuasi dan sarana keselamatan.

“Kami melihat kondisi bangunan secara kasat mata, seperti keberadaan kolom struktur dan rambu-rambu evakuasi. Tujuannya agar saat gempa terjadi, masyarakat sudah mengetahui jalur penyelamatan yang harus digunakan,” jelas Wiratama.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta pengawasan terhadap bangunan, pemerintah berharap risiko dampak gempa di Kota Bekasi dapat diminimalkan dan kesiapsiagaan warga semakin kuat menghadapi potensi bencana di masa mendatang.(Red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Dugaan Penyadapan Ilegal: LPKAN Dorong Kapolri Ungkap Siapa yang Perintah, Siapa yang Nikmati
Kursi Wapres Kosong, Persaingan Internal Memanas, Habib Syakur: Pilih Figur yang Adem
Alumni Universitas Bung Hatta: Jangan Samakan Mundurnya Gibran dengan Mundurnya Bung Hatta, Fondasinya Beda
Siapa Diuntungkan atas Mundurnya Gibran? KMP Wajib Jaga Jangan Sampai Direbut Figur di Luar Koalisi
Benny K Harman: Penyadapan Ilegal Itu Cara Melawan Hukum untuk Suksesi Inkonstitusional, Kapolri Jangan Segan Jerat Pasal Makar
Tingkatkan Kompetensi Digital, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar Pelatihan Aplikasi Pendidikan Jenjang PAUD
Tokoh-tokohnya Satu per Satu Lompat, PSI Diperkirakan Akan Ambruk

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Jumat, 13 November 2026 - 08:25 WIB

Dugaan Penyadapan Ilegal: LPKAN Dorong Kapolri Ungkap Siapa yang Perintah, Siapa yang Nikmati

Jumat, 13 November 2026 - 07:46 WIB

Kursi Wapres Kosong, Persaingan Internal Memanas, Habib Syakur: Pilih Figur yang Adem

Jumat, 13 November 2026 - 06:15 WIB

Siapa Diuntungkan atas Mundurnya Gibran? KMP Wajib Jaga Jangan Sampai Direbut Figur di Luar Koalisi

Kamis, 12 November 2026 - 16:58 WIB

Benny K Harman: Penyadapan Ilegal Itu Cara Melawan Hukum untuk Suksesi Inkonstitusional, Kapolri Jangan Segan Jerat Pasal Makar

Berita Terbaru