JAKARTA, Mediakarya – Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. memaparkan penilaiannya terkait safari politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah berkeliling Indonesia.
Hal itu disampaikan Didik melalui keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026). Berikut beberapa poin konsekuensi safari politik Jokowi terhadap ekonomi nasional.
Didik menjelaskan bahwa safari politik Jokowi berkeliling Indonesia sudah dimulai dari Lampung dan akan terus berkeling ke seluruh nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal di dalam ekonomi nasional.
“Jokowi menancapkan layar politik yang dalam analisa politik akan membawa konsekuensi pada tahun 2029. Tetapi karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, maka konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini,” kata Didik.
Sebelumnya, Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi.
“Dari dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujarnya.
Menurutnya, Jokowi sering sekali atau hampir selalu dalam strategi politik tidak pernah menjalankan apa yang dikatakannya. Safari politik ini adalah pilihan jalan sendiri dan akan meningkatkan persaingan politik, yang tidak ada kepentingan langsung dengan harapan rakyat.
“Langkah safari politik ini diperkuat oleh paling tidak 80 kali blusukan Gibran ke daerah-daerah. Persaingan semakin intensif karena nafsu politik dan kepentingan elit yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi,” paparnya.
Didik menilai, safari politik Jokowi menjadi faktor negatif atau buruk di dalam ekonomi nasional. “Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian,” katanya.
Didik berpendapat, hasrat dan nafsu kekuasaan Jokowi masih tergolong tinggi. Sementara, akar rumput yang telah dibina selama 10 tahun dihidupkan kembali.
Namun demikian lanjut Didik, gerakan politik yang terlalu dini yang dilakukan Jokowi ini dinilai dapat menjadi hama, dan dapat mengancam stabilitas pemerintahan Prabowo.
“Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” ungkap Didik.
Didik mengatakan bahwa hubungan dan persekutuan Jokowi dengan presiden semakin lemah, dan dipastikan secara politik bermasalah dan bahkan retak.
“Ada kemungkinan politik tidak solid dan akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elit selama beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Manuver Jokowi dinilai akan membawa konsentrasi bagi pemerintah Prabowo dalam menjalankan program ekonomi dan memenuhi janji politik akan terganggu.
“Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan nafsu politik untuk kepentingan dirinya,” ungkapnya.
Didik mengungkapkan, dalam perspektif ekonomi politik (political economy), pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan-mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha dan lingkungan bisnis. Semua pihak terutama pengusaha, pemilik modal dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan resiko dan pada gilirannya pasti mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan dan ekspektasi ekonomi,” papar Didik.
Didik menambahkan, ekonomi Indonesia dalam tekanan karena faktor global sebenarnya sudah mulai pulih. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, neraca dagang, cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi lumayan baik. Nilai tukar dan pasar modal ASEAN selain Indonesia tidak tertekan bahkan tumbuh.
“Tetapi mengapa dampaknya negatif terhadap Indonesia? Jawabnya karena adanya faktor non-ekonomi yang berkelindan di dalam sistem ekonomi politik dan lebih berpengaruh,” ungkap Didik.
Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, kata Didik, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elit yang tidak perlu dan terlalu dini.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” pungkas Didik.
