Jakarta, Media Karya-Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei elektabilitas para paslon di Pilkada Jakarta 2024.
Hasil survei LSI menunjukkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno berhasil menyalip pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).
Elektabilitas pasangan Pramono-Rano mencapai 41,6 persen, sedangkan pasangan RIDO di angka 37,4 persen.
“Alhamdulillah. Kepada para relawan untuk tidak terlena dan tetap bekerja keras,” ujar Amos saat berbincang dengan wartawan, Senin (28/10/2024).
Menurut Amos meroketnya elektabilitas paslon nomor urut 3 tersebut karena seringnya turun bertemu masyarakat.
“Saya merasakan dari hari ke hari elektabilitas Pram-Doel makin menyala,” ujarnya lagi.
Selain itu, Amos menilai sejumlah program yang diusung paslon Pramono-Doel berhasil menarik perhatian masyarakat. Contohnya mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar guna mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh kaum perempuan diJakarta, kemudian akan menggratiskan masuk ke tempat wisata di Jakarta bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta berjanji akan memberikan sarapan gratis untuk warga Jakarta jika memenangi Pilkada Jakarta 2024.
Selain itu lanjut Amos program Work from Anywhere yang diusung oleh pasangan Pramono-Rano berhasil menarik perhatian masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah penyangga Jakarta. Menurut Amos, program ini memiliki daya tarik karena menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi warga DKI dan sekitarnya, yaitu kemacetan.
“Program yang ditawarkan oleh pasangan Pramono-Rano sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan kemacetan di Jakarta adalah isu yang sangat dirasakan oleh warga, terutama mereka yang tinggal di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amos menilai bahwa program Work from Anywhere bisa menjadi solusi yang signifikan untuk mengatasi kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Namun, ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mendukung agar program ini dapat diterapkan secara efektif.
“Program Work from Anywhere memang menawarkan solusi yang bagus, tetapi implementasinya memerlukan regulasi yang jelas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa setiap perusahaan bisa menerapkan kebijakan ini dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan,” ungkapnya. (dri)
