KOTA BEKASI, Mediakarya – Proyek pembuatan folder di Kecamatan Bekasi Utara menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya tidak dilakukannya proses komunikasi terhadap masyarakat pengguna akses jalan di wilayah lokasi pembuatan folder tersebut.
Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Usman Priyanto mengungkapkan, seharusnya proses pembangunan folder melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu guna meminimalisir adanya gesekan atau komplain dari warga yang berada di lingkungan proyek pembangunan.
Usman juga meminta Pemkot Bekasi maupun pihak pengembang untuk duduk bersama dengan warga yang terdampak proyek pembangunan folder.
“Berdasarkan informasi yang didapat, kami mendengar keluhan warga komplek perumahan Grand West, yang ada di belakang jalur folder lantaran aksesnya terganggu karena ada proyek pembangunan folder,” kata Usman kepada Mediakarya, Rabu (18/9/2024).
Menurut dia, meski terjadi mediasi antara masyarakat dengan pihak ahli waris terkait proses penutupan jalan di lokasi kegiatan folder tersebut, namun ada beberapa persoalan yang perlu di sikapi dengan bijak.
Yang pertama titik lokasi folder terkait status tanah apakah fasos fasum atau lahan aset pemda kota atau lahan ahli waris. Karena ada ahli waris yang mengklaim bahwa lahan tersebut masih punya ahli waris yang sedang berproses hukum sehingga ahli waris menggugat kegiatan folder.
“Kemudian yang kedua, jika lahan tersebut masuk fasos fasum maka ini menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi, karena fasos fasum peruntukannya bukan untuk folder, melainkan digunakan bagi masyarakat perumahan tersebut,” kata Usman.
Oleh karena itu, Usman menyarankan agar kegiatan pembangunan folder seharusnya dihentikan sementara hingga ada kejelasan dalam proses administrasi terkait dengan status kepemilikan tanah tersebut.
“Jika status kepemilikan tanah tersebut sudah benar, maka proses pembangunan folder sudah barang tentu tak terkendala. Sehingga penggunaan APBD Kota Bekasi dapat tepat sasaran,” ucap Usman.
Seperti diketahui, pembangunan folder di Kecamatan Bekasi Utara itu menggunakan anggaran Tahun 2024, dengan nilai proyek berkisar Rp1.3 miliar. (Aep)
