SURABAYA, Mediakarya – Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menegaskan bahwa gerakan menyebar selebaran “tolak politik dinasti dan pelanggaran HAM” bukan merupakan black campaign atau kampanye hitam serta penyebaran hoaks.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Moh Mahshun Al Fuadi di Surabaya, Selasa mengatakan gerakan menyebar selebaran itu murni atas dasar kemanusiaan dan kegelisahan mahasiswa terhadap pelanggaran HAM berat yang menimpa kalangan aktivis 1998.
Juga atas dasar simpati mahasiswa terhadap keluarga korban yang tidak kunjung menemukan kejelasan hingga tahap peradilan kampanye hitam dalam kontestasi politik.
“Kami tidak menebar fitnah, hoaks maupun Pemilu 2024, melainkan selebaran yang kami sampaikan merupakan tulisan akademis, berbasis data-data sekunder yang kami himpun dari berbagai media nasional yang kredibel, serta sejumlah dokumen negara yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM,” ujarnya.
Gerakan serentak yang dilakukan mahasiswa se-Indonesia ini merupakan sebuah tekanan terhadap seluruh unsur kenegaraan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif agar segera menindaklanjuti 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sejak lama terbengkalai untuk diproses sesuai dengan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Gerakan serentak mahasiswa se-Indonesia ini bukan merupakan agenda kampanye politik, bahkan tidak mengkampanyekan salah satu kontestan baik secara personal maupun partai, melainkan yang kami tekankan ialah pengawalan mahasiswa terhadap Hak Asasi Manusia,” tutur dia.
