Menurutnya, penggabungan ini diharapkan dapat menguatkan industri pelabuhan nasional, menurunkan biaya logistik hingga meningkatkan konektivitas maritim seluruh dunia, sehingga mampu menghadapi tantangan dinamika pasar global dan mampu bersaing di tingkat internasional.
Dilansir dari antara, Erick menjelaskan, integrasi ini dilakukan agar selaras dengan arahan strategis nasional dalam mencapai visi Indonesia 2045 yaitu mengembangkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
“Pengelolaan pelabuhan Indonesia yang terpenting harus didasarkan pada Good Corporate governance (GCG), sesuai dengan praktik terbaik, sehingga tidak akan merugikan negara. Bahkan yang lebih luas lagi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Erick.
Ketua HAPI Wahyono Bimarso mengatakan, di tahun 2020 yang lalu ada penelitian dari Universitas Gajah Mada dan Melbourne Australia terkait dengan pendanaan kerja sama di dua negara yaitu Australia dan Indonesia.
Hasilnya ditemukan bahwa kebutuhan akan pendanaan memang tidak cukup hanya dari dana internal atau APBN masing-masing negara, tetapi masih diperlukan pendanaan eksternal yaitu dari Badan Usaha.
“Untuk Indonesia tantangannya bertambah karena ada persepsi dari masyarakat terhadap pemerintah tentang konsistensi kebijakan yang ada di IndonesiaIndonesia,” katanya.
Turut hadir dalam webinar tersebut Direktur Utama PT. Pelindo Arif Suhartono, David Wignall dari David Wignall Associate, Direktur Utama PT. Pelayaran Nusantara Panurjwan Asmari Heri dan Plt Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Aries Wibowo serta Perwakilan Akademisi, Asosiasi, serta stakeholder terkait.(qq)
