Oleh: Agus Rizal – Ekonom Strukturalis di Nusantara Centre
Ruang perang, pertempuran dan kolonialisme tidak pernah benar-benar selesai. Selama berabad-abad kita selalu saja berkelahi dan berperang dengan para neoliber yang tak pernah mati. Mereka bagaikan zombie peradaban yang terus menyiksa kita. Fakta itu terpampang dalam medan perang paling strategis yang telah bergeser ke dalam benak manusia itu sendiri melalui apa yang dikenal sebagai perang kognitif (cognitive warfare).
Fenomena ini bukan sekadar tentang penyebaran berita hoax biasa, melainkan sebuah strategi terstruktur untuk memanipulasi cara berpikir, memproses fakta, hingga mengambil keputusan emosional masyarakat. Ketika persepsi publik berhasil dikendalikan, daya kritis warga negara habis.
Di saat yang sama, lanskap politik global juga diintai oleh ancaman dari dalam struktur kekuasaan, yaitu plutocratic governance atau tata kelola pemerintahan yang dikendalikan oleh para pemilik modal. Ketika segelintir oligarki berkekuatan finansial raksasa memosisikan diri sebagai lingkaran inti kekuasaan, arah pembangunan negara berisiko besar melenceng dari kepentingan warga negara. Kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan umum, kerap kali mengalami state capture yaitu dibelokkan secara sistematis demi melindungi aset, konsesi bisnis, dan keberlanjutan kekayaan kelompok elite tersebut.
Titik temu antara perang kognitif dan tata kelola plutokrasi menciptakan kehancuran ganda yang sangat destruktif bagi demokrasi. Dalam ekosistem yang terkooptasi ini, para elite plutokrat tidak hanya memanfaatkan akses langsung mereka ke tampuk kekuasaan untuk merancang regulasi yang menguntungkan, tetapi juga mengeksploitasi teknik perang kognitif untuk mengamankan dominasi mereka.
Melalui penguasaan media massa, jaringan jejaring sosial, serta teknologi kecerdasan buatan, narasi publik dipandu agar selalu mendukung agenda ekonomi-politik elite, sembari mematikan potensi perlawanan dari masyarakat sipil.
Salah satu bentuk manipulasi kognitif yang paling berbahaya dalam tata kelola plutokrasi adalah pemaksaan utang yang dibungkus dengan delusi kemajuan. Melalui narasi megaproyek dan pembangunan fisik yang fantastis, publik dibuai oleh citra semu modernisasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Padahal, di balik delusi visual tersebut, negara sedang dijerat penumpukan utang berskala besar yang manfaat ekonominya justru mengalir deras ke kantong para oligarki dan pengembang. Sementara risiko finansial serta beban pembayarannya ditanggung oleh warga negara melalui pajak dan pemangkasan subsidi.
Praktik manipulasi ini kian masif melalui teknik spin doctoring oleh para pejabat negara yang lihai memutarbalikkan indikator ekonomi riil. Sebagai contoh, ketika angka inflasi menyentuh 3,28%, narasi publik dipoles secara agresif bahwa kenaikan harga tersebut merupakan pertanda positif “ekonomi sedang menggeliat dan konsumsi tumbuh pesat.”
Padahal secara riil di lapangan, angka tersebut berakar pada lonjakan harga bahan pangan pokok serta beban biaya hidup yang kian mencekik. Sementara pendapatan riil masyarakat, stagnan atau bahkan tergerus. Melalui manipulasi bahasa dan pembingkaian data statistik (data framing), penderitaan ekonomi warga negara berhasil disulap menjadi seolah-olah “prestasi pertumbuhan.”
Untuk membongkar jaring cengkeraman ini, bangsa kita membutuhkan kehadiran para ekonom patriotik dan berperspektif strukturalis karena bangsa ini darurat cognitive reselience. Para ekonom patriotik ini berdiri kokoh melawan dogma ekonomi neolib dan logika oligarki yang kerap mendominasi pemikiran teknokratik. Mereka bertugas membedah ketimpangan struktur ekonomi, menunjukkan bahwa utang ugal-ugalan bukan lambang kemajuan, serta menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi harus dibangun di atas kekuatan domestik dan pemerataan kesejahteraan, bukan dari ketergantungan pada pemodal besar dan lembaga keuangan asing.
Peran para ekonom struktural ini menjadi kian krusial sebagai penyeimbang narasi cognitive warfare yang disebarkan oleh para apologet oligarki. Dengan analisis yang objektif dan berakar pada realitas sosial, mereka akan mampu menelanjangi propaganda delusi pembangunan dengan data dan fakta yang sebenarnya.
Keberanian para ekonom patriotik untuk bersuara adalah kunci untuk membongkar kebohongan publik, meluruskan arah prioritas anggaran negara, serta memastikan bahwa alokasi sumber daya benar-benar ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kemandirian nasional.
Sebagai fondasi pemikiran dan pemungkas dari perjuangan ini, diperlukan pembentukan komunitas epistemik intelektual Pancasila. Ya. Pancasila harus difungsikan kembali bukan sekadar sebagai pedoman etika abstrak, melainkan sebagai sistem pengetahuan (epistemologi) kritis untuk menguji setiap kebijakan negara. Berpijak pada nilai-nilai Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial. Epistemik Pancasila menyediakan kompas moral untuk menolak narasi pembangunan yang eksploitatif dan menundukkan logika modal di bawah nilai kemanusiaan dan keadilan.
Selain penguatan konseptual berbasis Pancasila, ketahanan kognitif masyarakat (cognitive resilience) menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Masyarakat tidak hanya membutuhkan literasi digital tingkat dasar, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menelaah narasi politik, mengenali bias emosional, serta membedakan antara pembangunan yang substantif dan manipulasi informasi.
Sehingga, penyelamatkan kedaulatan negara dari cengkeraman perang kognitif dan tata kelola plutokrasi membutuhkan bersatunya intelektual Pancasila, ekonom patriotik, dan masyarakat sipil yang kritis. Kesadaran bahwa pikiran publik tidak boleh disandera oleh disinformasi, serta keberanian untuk mendesak transparansi tata kelola pemerintahan, adalah benteng terakhir pertahanan bangsa. Tanpa komitmen bersama untuk meruntuhkan delusi kemajuan semu dan membatasi kekuasaan oligarki, masa depan tata kelola negara hanya akan menjadi alat bagi para pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaan elit yang membuat ekonomi melilit.
