Pemerintah Optimistis 30 Juta UMKM Go Digital Pada 2024

- Editor

Senin, 4 Desember 2023 - 23:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin optimistis 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk go digital pada 2024.

“Targetnya 30 juta (UMKM) pada 2024, sekarang ini sudah 27 juta. Ya saat ini kami masih memberikan edukasi, literasi digital kepada para UMKM, bukan hanya pemerintah tapi kami bersinergi juga dengan para pelaku,” kata Rudy dalam Media Briefing: Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, di Jakarta, Senin.

Rudy menjelaskan, pemerintah tidak hanya memfokuskan UMKM untuk go digital, namun juga menginisiasi berbagai strategi agar produk-produk UMKM dapat bersaing di pasar internasional, khususnya di kawasan ASEAN.

“Jadi, bukan hanya sekadar go digital, tapi produk-produk mereka tidak bisa terjual. Setidaknya di ASEAN dululah kami bisa dorong produk-produk UMKM kita,” ujarnya lagi.

Pemerintah terus memperkuat kerja sama dengan berbagai platform niaga elektronik (e-Commerce) hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) agar mampu mencapai target tersebut.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam memasuki ekosistem digital serta pasar internasional.

Baca Juga:  Banjir Bandang Aceh dan Sumatra, IGR: Pengusaha Hitam Harus Ikut Bertanggungjawab

“Jadi, kami bersinergi juga dengan para pelaku. Misalnya dari pelaku e-Commerce, pelaku fintech, dan sebagainya untuk sama-sama mendorong para pelaku UMKM bisa go digital,” kata Rudy, dilansir dari antara.

Adapun nilai ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dan tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital Indonesia yakni sebesar 82 miliar dolar AS, dan diperkirakan mampu mencapai 109 miliar dolar AS pada tahun 2025. Selain itu, 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia.

Dalam konteks upaya transformasi digital, pemerintah terus mempercepat pengembangan ekonomi digital, sebagai pilar strategis untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Komitmen itu mencerminkan fokus yang kuat pada pergeseran ekonomi menuju inovasi digital yang berkelanjutan.

Di level regional, Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation telah diluncurkan, bahkan salah satu agenda dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) terkait perdagangan digital (digital trade). (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan
Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR
Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan
Halangi Tugas Pejabat Ombudsman RI Saat Sidak, Pegawai Lapas Cibinong Terancam Dipidana
Ichsanuddin Noorsy: Krisis Legitimasi Adalah Krisis Kepercayaan, Harus Dicegah Jadi Disintegrasi
KAI Buka Opsi Impor KRL Bekas, Senayan Wanti Wanti Soal Keselamatan
APBN 2027 DPR Ketok Palu 4.106 Triliun Rupiah
Prabowo Gratiskan 164 Ribu Sekolah Negeri Demi Pendidikan Gratis TK Hingga Perguruan Tinggi

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 23:34 WIB

Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan

Selasa, 29 September 2026 - 23:29 WIB

Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR

Selasa, 29 September 2026 - 23:21 WIB

Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan

Selasa, 29 September 2026 - 22:47 WIB

Halangi Tugas Pejabat Ombudsman RI Saat Sidak, Pegawai Lapas Cibinong Terancam Dipidana

Selasa, 29 September 2026 - 15:51 WIB

Ichsanuddin Noorsy: Krisis Legitimasi Adalah Krisis Kepercayaan, Harus Dicegah Jadi Disintegrasi

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Nasional

Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:34 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

Nasional

Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:29 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim

Nasional

Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:21 WIB